DAFTAR SEMENTARA BAKAL CALEG DPRD KOTA TANGERANG PARTAI BARISAN NASIONAL...:::...DP I : 1.ERWIN HASAN, SE., 2.SARAH SELIYA....:::....DP II : 1.H.J. MATULESSY....:::....DP III : 1. CECEP, 2. SUKAJI,......:::......DP IV : 1.GALIH GUMELAR, ST., 2.TIN HIDAYATI, SE.,3.M.APRIL, 4.ELLY SURYANA., 5.MADIH, 6. ANITA,...:::...DP V : 1.HERU NUGROHO,2.ABDUL ROHMAN...:::....

Selasa, 18 November 2008

KH. Mansur, MA, Ketua DPD Partai Barisan Nasional Propinsi Banten

Membangun Bangsa Dengan menghargai Pluralisme
Sosok politisi yang dibesarkan didunia pesantren ini,ternyata memiliki keinginan lain dalam upaya membangun bangsa dan negaranya. Berada dijalur religius dengan memiliki massa muslim di garis grass root yang cukup banyak, tidak lantas membuat dirinya memilih berkarir politik didalam partai-partai Islam. Keinginan mengelola negara agar pengelolaanya menjadi lebih baik, ia sadar harus menghargai pluralisme yang ada di masyarakat.

Sebagai Politisi, Musa juga dikenal sebagai kyai. Karena selain memimpin pondok Darul Faiz Tangerang ia kerap dijadikan nara sumber dalam hal bidang keagaamaan Islam. Ia ingin kendaraan politiknya saat ini yang mencoba menghantarkannya duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Banten,menambah besarnya kesempatan dirinya dalam usaha menampung aspirasi seluruh elemen masyarakat. Tanpa lagi harus mengkotak-kotak kepentingan masyarakat yang diwakilinya. “Dengan berada di partai nasionalis tidak ada beban bagi saya untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat dari berbagai golongan suku dan agama,” tandasnya.

Dinilai Musa, pluralisme yang ada di masyarakat Indonesia khususnya Banten dengan berbagai macam agama, suku dan golongan, sebagai asset bangsa yang tidak bisa dipungkiri lagi. Bahkan menurutnya Asset itu yang akan membuat bangsa semakin besar dan kuat. Jika mencontoh Rasululloh sebagai manusia Rahmatan Lil Alamin, ia ingin hidupnya juga bermanfaat bukan hanya untuk orang muslim namun bagi mereka yang juga non muslim. “ Saya lebih berkeinginan bermanfaat untuk masyarakat luas tanpa harus tersekat oleh suku agama dan golongan tadi,” tegasnya.

Melalui Partai Barisan Nasional inilah katanya, aplikasi untuk menghargai pluralisme tadi dapat terwujud. Selain berisi orang-orang yang mampu menghargai pluralisme, Partai Barisan nasional juga partai yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat dibanding kepentingan partai itu sendiri. “ Kami semua di partai Barisan Nasional bekerja untuk kepentingan rakyat, tidak ada sedikit pun kami bekerja untuk mengejar kepentingan pribadi. Kami ingin partai ini dicintai rakyat, dan kami percaya rakyat pandai memilih wakilnya,” Tuturnya saat ditemui Koran banten di ruang kerjanya, Jumat (24/10).

Disinggung ketertarikan terhadap Gempar Soekarnoputra sebagai tokoh sentral Partai Barnas yang juga putra proklamator RI Soekarno, ia tidak menampik jika mengagumi ketokohan Gempar. Sebagai Orang Nasionalis Gempar mengikuti jejak Sang Bapak Soekarno. Ketegasan dan kesederhanaan gempar yang turun dari sifat bapaknya menjadi inspirasi sendiri bagi Musa untuk ikut membangun Bangsa ini. “Saya terinspirasi ketokohan Bung Karno, dan saat ini hanya ada dalam diri Gempar, itu yang membuat saya mengagumi pak Gempar,” terangnya.

Selain menghargai Pluralisme, upaya pencalonannya sebagai Calon Legislatif (Caleg) Nomor urut 1 dapil Banten 1 dari Partai barnas ini berawal rasa prihatin akan keadaan masyarakat saat ini yang minim dalam menikmati pendidikan. Padahal kata lelaki yang juga nara sumber tetap acara Cahaya Iman yang ditayangkan stasiun televisi Indosiar ini, negara seharusnya menjamin rakyatnya agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Program-program pemerintah daerah yang telah berusaha membangun dunia pendidikan di Banten dengan cara menggratiskan biaya pendidikan dinilainya belum tepat. Karena menurutnya gratis seperti apa yang diberikan?. Selama ini kenyataanya banyak masyarakat Banten yang putus sekolah.

Jika hanya sekedar biaya uang sekolah yang gratis, bagaimana dengan biaya transportasi, biaya buku, dan biaya pakaian sekolah. Dalam pandangannya, masyarakat Banten dalam membeli buku dan pakaian untuk sekolah saja masih banyak yang belum mampu. Jadi menurutnya, jika gratis hanya sebatas biaya sekolah masih dinilai dirinya belum cukup. Pemerintah tambahnya harus berani menggratiskan semua faktor pendukung untuk bersekolah pada orang yang tidak mampu. Bagi yang mampu tidak perlu lagi pemerintah menggratiskan biaya sekolah. (DAD)

Sabtu, 11 Oktober 2008

15 Parpol Tak Penuhi Kuota Perempuan

Makassar, Tribun - KPU Makassar merilis 15 partai politik (parpol) yang tidak mampu memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam penyusunan daftar caleg untuk DPRD kota Makassar 2009 - 2014. Laporan menyusul pengumuman daftar caleg sementara (DCS) oleh Komisi Pemilihan Umum kota Makassar pada 26 hingga 30 September lalu.
Berdasarkan DCS tersebut, 15 parpol tidak memenuhui kuota di empat daerah pemilihan (Dapil I, II, III dan IV) dan 17 Parpol untuk Dapil Kota Makassar V.

Sesuai ketentuan undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, daftar bakal caleg harus memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Penyusunannya menggunakan sistem ziper, yaitu setiap 3 balon terdapat 1 caleg perempuan.

Untuk daerah pemilihan kota Makassar I yang meliputi kecamatan Makassar, Ujung Pandang dan Rappocini, 15 Parpol tak penuhi kuota. Mereka adalah Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Barisan Nasional (PBN), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kedaulatan, Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Karya Perjuangan (PKP), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Buruh.

Dari 15 parpol tersebut, dua parpol sama sekali tidak mengajukan caleg perempuan. Keduanya adalah Partai Buruh dan Partai Bintang Reformasi. Sedangkan parpol dengan caleg perempuan terbanyak adalah Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dengan kuota perempuan sebesar 75 persen. Dari 4 caleg yang diajukan partai ini, tiga diantaranya adalah perempuan.

Untuk dapil kota Makassar II yang terdiri atas kecamatan Tamalate, Mariso dan Mamajang juga tercatat 15 parpol tak penuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Ke-15 parpol tersebut masing-masing; Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Barisan Nasional (PBN), Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-M), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Republika Nusantara (REPUBLIKAN), Partai Pelopor, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Merdeka.

Dari 15 parpol yang tak penuhi kuota di Dapil II itu, dua diantaranya yaitu Partai Merdeka dan Partai Matahari Bangsa sama sekali tadak mengakomodir perempuan. Sedangkan partai dengan keterwakilan perempuan terbanyak adalah Partai Buruh dengan kuota mencapai 67 persen perempuan. Dari 3 Caleg yang diajukan Partai Buruh di Dapil II, dua diantaranya adalah perempuan.

Dengan jumlah yang sama, di Dapil III juga terdapat 15 Parpol yang tak penuhi kuota 30 persen perempuan. Mereka adalah Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Patriot, Partai Demokrat, Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dan Partai Buruh.

Daerah Pemilihan Kota Makassar III meliputi kecamatan Panakukang dan Manggala. Dari deretan partai yang yang mampu penuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di Dapil III, Partai Gerindra sama sekali tidak mengajukan caleg perempuan. Sedangkan partai dengan Caleg perempuan terbanyak adalah Partai Merdeka dengan kuota 100 persen. Di Dapil ini, Partai Merdeka memang hanya mengajukan 1 orang caleg, yang juga adalah perempuan.

Di Dapil kota Makassar IV juga terdapat 15 Parpol yang tak penuhi kuota 30 persen perempuan. Ke-15 parpol tersebut adalah Partai Hati Nurani (HANURA), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Barisan Nasional (PBN), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Republika Nusantara (REPUBLIKAN), Partai Pelopor, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI).

Dari partai-partai tersebut, Partai Barisan Nasional sama sekali tidak mengajukan caleg perempuan untuk daerah pemilihan kota Makassar IV yang meliputi kecamatan Tallo, Bontoala, Ujung Tanah dan Wajo. Sedangkan partai dengan keterwakilan perempuan terbesar di Dapil ini adalah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dengan kuota 56 persen caleg perempuan. Dari 9 Caleg yang diajukan PPRN, 5 diantaranya adalah perempuan.

Sedangkan pada daerah pemilihan kota Makassar V yang meliputi kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea, jumlah parpol yang tidak penuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan lebih banyak lagi. Jumlahnya ada 17 Parpol. Mereka adalah Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Barisan Nasional (PBN), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), Partai Kedaulatan, Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Karya Perjuangan (PKP), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Republika Nusantara (REPUBLIKAN), Partai Pelopor, Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), Partai Sarikat Indonesia (PSI), dan Partai Buruh.

Dari 17 Parpol tersebut, tiga diantaranya sama sekali tidak mengajukan caleg perempuan di Dapil V. Ketiganya adalah Partai Sarikat Indonesia, Partai Perjuangan Indonesia Baru dan Partai Barisan Nasional. Sedangkan Parpol dengan keterwakilan perempuan terbanyak di dapil ini adalah Partai Merdeka dengan 75 persen caleg perempuan. Dari 4 Caleg PPRN di Dapil kota Makassar V, tiga diantaranya adalah perempuan.(*)

LIMA Sayangkan Pencantuman Gelar dalam DCS

JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, menyayangkan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) yang mencantumkan gelar akademik maupun gelar kemiliteran bagi para calon wakil rakyat.

Menurut Ray, pencantuman gelar itu disandang bukan dimaksudkan untuk tujuan semena-mena. Oleh karena itu, dia menilai maraknya penggunaan gelar akademik dan militer dalam DCS merupakan sesuatu yang sangat ironis.

"Hakekatnya, gelar akademik disandang demi kepentingan akademik. Begitu juga dengan gelar kemiliteran. Penggunaan dua gelar ini sudah semestinya tidak dilakukan secara semena-mena," ujar Ray kepada wartawan, Sabtu (11/10/2008).

Pada dasarnya, kata dia, gelar tersebut harus independen dari kegiatan politik. Perdebatan apakah gelar akademik dapat dimuat di surat suara atau tidak sudah lama muncul sejak pemilu 2004 lalu.

"Dengan begitu, sekalipun Parpol enggan mencabut penggunaan dua gelar tersebut, KPU dapat melakukannya melalui ketentuan dan peraturan tentang format surat suara pemilu legislatif 2009," tandasnya.

Dia membeberkan, seluruh parpol memperkenankan para calegnya mempergunakan gelar akademik sebagai bagian indentitas diri berbaur dengan deretan DCS yang sama sekali tidak mempergunakan gelar tersebut. Begitu juga dengan gelar kemiliteran. Setidaknya LIMA menemukan sejumlah parpol yang menggunakan. Seperti Hanura (3 orang), PKPI (3), Barisan Nasional (3), Demokrat (2), PAN (1), dan PKB (1).

"Kami menyayangkan formulasi DCS yang telah diumumkan KPU. Pengumuman DCS sebatas nama, dapil dan parpol sangat tidak membantu masyarakat untuk segera melakukan pengecekan atas puluhan ribu nama yang ada," pungkasnya.(Rahmat Sahid/Sindo/uky)

Maju Capres, Sultan Siap Bertarung dengan JK

BANDUNG - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X siap bertarung dengan siapapun, termasuk Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla untuk menjadi calon presiden 2009.

"Saya siap, selama persaingan itu sehat," tegas Sultan saat ditanya wartawan di Universitas Maranatha Bandung, Sabtu (11/10/2008).

Sultan mengaku sampai saat ini belum menetapkan diri sebagai kandidat calon presiden dari Golkar yang akan bertarung memperebutkan tiket melalui Rapimnas.

"Saya tidak tahu, kok tanya ke saya, tanyalah sama pihak panitia Rapimnas. Memang saya kandidat? itu kan belum pasti," jawabnya.

Sekalipun sudah didukung salah satu ormas pendiri Golkar, SOKSI, namun Sultan masih akan melihat situasi dan perkembangan.

"Saya sangat berterima kasih kalau Golkar memasukkan saya dalam daftar capres saat Rapimnas nanti. Namun saya belum menentukan sikap," jelasnya.

Meski begitu, Sultan merupakan salah satu tokoh Golkar yang turut hadir dalam acara Rapimnas yang akan digelar pekan depan itu. (uky)
Medan (tvOne)

Hendri Maliki (39), caleg Partai Golkar untuk Kabupaten Aceh Tenggara ditangkap personil Polsek Perdagangan Polres Simalungun, Sumatera Utara karena diduga terlibat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Hendri ditangkap setelah polisi lebih dulu menangkap rekannya, Bahtiar Daulay (39), penduduk Simpang Bandar Tinggi, Kabupaten Batubara, Sumut, kata Kabid Humas Polda Sumut melalui Kasubbid Dokumentasi AKBP Rumida Sianturi, di Medan, Jumat.

Ia menjelaskan, penangkapan itu berawal dari pengaduan Nur Suhud, penduduk Desa Rejo, Bandar Besilang, Simalungun yang mobilnya dengan nomor polisi BK 8432 TN dicuri pada 31 Agustus 2008.

Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menemukan dan menangkap Bahtiar Daulay yang menjadi pelaku curanmor tersebut pada 7 Oktober 2008. "Dalam pemeriksaan polisi, Bahtiar Daulay mengaku melakukan curanmor tersebut bersama Hendri Maliki yang kebetulan juga caleg Partai Golkar di Kabupaten Agara," ujar Rumida Sianturi.

Polisi segera melakukan pengejaran dan menangkap Hendri Maliki di rumahnya di Desa Kumpang, Kecamatan Banda, Agara, Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Hendri Maliki dan Bahtiar Daulay saat ini telah ditahan di Polres Simalungun guna menjalani pemeriksaan secara intensif. Keduanya akan dikenakan Pasal 363 KUHP yang mengandung ancaman hukumanpaling lama tujuh tahun penjara, katanya.

DAFTAR KETUA PAC PARTAI BARISAN NASIONAL KOTA TANGERANG...:::...Kec. Tangerang : Tauifik....:::....Kec. Cipondoh : Madih....:::....Kec. Batu Ceper: Firmansyah....:::....Kec. Benda : Iwan Setiadi......::...Kec. Neglasari:Zulfikar...:::....Kec.Jatiuwung: Pipin Firmanudin, SH.......::::.....Kec. Larangan : Toto.....::.... Kec. Karang Tengah: Mardanih......::......Kec. Ciledug : Ebit....::...