Politik Dinasti Masih Mendominasi

JAKARTA (SINDO) – Sejumlah partai politik (parpol) memasang putra-putri tokoh parpol dalam jajaran calon legislatif (caleg) pada Pemilihan Umum 2009. Pemilihan Umum 2009.Langkah ini dinilai akan membahayakan proses demokrasi yang dibangun,kecuali bila para caleg itu mengikuti mekanisme dan pengaderan parpol. kroni dan ini bisa memengaruhi kelembagaan politik internal partai. Kecuali jika caleg tersebut memang memiliki kapasitas,” ujar pengamat politik Universitas Paramadina Bima Arya Sugiarto kepada SINDO tadi malam. Bima menjelaskan, jika caleg kroni tersebut menembus persentase di atas 10%, angka itu sudah sangat besar. ”Caleg kroni ini tidak boleh terlalu mencolok,” harap peraih gelar doktor ilmu politik dari Australian National University itu. Beberapa putra-putri tokoh senior parpol tercatat maju sebagai calon legislatif dalam Pemilihan Umum 2009. Di antara mereka ada Puan Maharani, putri Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Puan maju sebagai caleg PDIP dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah V yang meliputi Boyolali, Klaten, Sukoharjo,dan Surakarta. Edhie Baskoro Yudhoyono, putra Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, maju sebagai caleg Partai Demokrat untuk dapil Jawa Timur VI yang meliputi Pacitan,Ponorogo, Trenggalek, Magetan, dan Ngawi. Putra politisi senior Partai Golkar Theo L Sambuaga, Jerry AK Sambuaga, dipasang sebagai caleg Partai Golkar dapil Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu).Adapun putra Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono, Dave Laksono, dipasang sebagai caleg partai berlambang pohon beringin itu dari dapil Jawa Barat III yang meliputi Kota Bogor. Ikrar Fathahillah, putra politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN),AM Fatwa, dipasang sebagai caleg PAN untuk dapil Jawa Barat X yang meliputi Ciamis, Kuningan, dan Banjar. Masih di PAN,putra salah satu pendiri partai ini, Amien Rais, yaitu Mumtaz Rais,dipasang untuk dapil Jawa Tengah VIII yang meliputi Cilacap dan Banyumas. Bima Arya melihat munculnya putra-putri tokoh parpol dalam bursa caleg sebagai akibat kegagalan parpol mengikat konstituen. Mereka pun mencari akal dengan menempatkan caleg yang bisa dijual.”Kultur pengaruh dari nama besar dalam demokrasi kita masih ada. Karena itu, di daerah tertentu partai mengusung nama yang bisa menjual,”tandasnya. Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai pengusungan putra-putri tokoh parpol boleh jadi merusak tatanan demokrasi, bisa pula tidak. Syarat agar tidak merusak tatanan, para caleg itu hendaknya tidak sampai melanggar asas meritokrasi, yaitu suatu sistem politik yang memberi penghargaan dan kesempatan kepada yang berprestasi. ”Tetapi pada caleg putra-putri tokoh ini biasanya faktor kapasitas dan kredibilitas diabaikan,” ujar Qodari kepada SINDO tadi malam. Qodari mengakui, dicalonkannya putra putri tokoh atau pejabat merupakan bagian dari proses sebuah politik dinasti. Namun, politik dinasti juga bukan sebuah proses yang buruk jika diikuti mekanisme yang objektif dan terpenting tidak melanggar asas meritokrasi itu.”Kita juga kantidak boleh menutup kesempatan sama sekali kepada orang-orang ini.Apalagi jika ada kontribusi, proses politik, dan track recordmemadai,”imbuhnya. Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Teten Masduki menilai, di tengah sistem demokrasi kita sampai saat ini praktik demokrasi di internal parpol belum jalan.Menurut Teten, hal itu terlihat dari masih adanya fenomena mengedepankan caleg yang salah satunya karena faktor kekeluargaan. ”Tidak ada pemilu internal yang melibatkan kader dari bawah di tingkat ranting, cabang,dan konstituen untuk memilih kader sebagai pejabat publik,”katanya. Penentuan caleg, lanjut Teten,justru lebih ditentukan oleh kedekatan dengan petinggi partai dan kontribusi finansial. ”Ini justru yang bahaya dalam sistem demokrasi. Sistemnya sudah (sesuai prosedur) demokrasi, tetapi partai tidak demokratis,”ujarnya. Menurut Teten, sebagian besar partai politik tidak memiliki sistem pengaderan dan pemilu internal partai. Dihubungi terpisah, Sekjen DPP Partai Golkar Sumarsono mengaku tidak membedakan mekanisme internal bagi calon yang kebetulan putra-putri tokoh partai.Pencalonan mereka juga bukan berdasarkan popularitas karena menggandeng nama orangtua mereka. ”Saya mau mencontohkan Puan Maharani. Dia jadi caleg karena kemampuannya, bukan karena Mbak Megawati (Ketua Umum DPP PDIP),”urainya. Dia juga menekankan bahwa setiap warga negara memiliki hak politik yang sama jika didukung kemampuan mumpuni. ”Kalau kebetulan mereka itu anak pejabat atau tokoh,masa jadi dibatasi,”tuturnya. Hal senada dikatakan Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda Maruarar Sirait. Menurut Maruarar, yang paling penting harus dipenuhi sebagai caleg adalah memiliki dukungan dan mampu menjalankan tugas legislator, yaitu pengawasan, legislasi, dan membuat undang-undang. Di PDIP, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sudah mengingatkan untuk teliti memutuskan siapa yang pantas menjadi caleg. ”Kita ingin caleg kita kapabel dan marketable,” ujarnya. (rd kandi/agus joko)