Aturan yang mewajibkan para donatur partai politik memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) membuat Partai Demokrat waswas. Lantaran kewajiban itu, partai yang mengandalkan figur Susilo Bambang Yudhoyono ini takut kehilangan dana kampanye.
Keputusan KPU yang mewajibkan penyumbang dana kampanye dengan nilai Rp 20 juta atau lebih agar menyertakan NPWP menimbulkan keresahan di kalangan parpol. Sebab yang sangat terkena dampaknya, ya para perserta pemilu yang tentunya membutuhkan dana besar.
"Tadinya niat nyumbang jadi tidak nyumbang," kata salah satu calon anggota legislatif Partai Demokrat, Roy Suryo, dalam diskusi bertajuk 'NPWP dan Donatur Parpol', Jakarta, Sabtu (6/12)
Menurut Roy yang lebih dikenal sebagai pengamat telematika, dana sebesar Rp 20 juta terlalu sedikit untuk ukuran sumbangan dana kampanye parpol peserta pemilu. Kalaupun KPU ingin menerapkan NPWP, Roy menyarankan, agar dana batasan sumbangan bisa lebih besar dari Rp 20 juta.
"Rp 20 juta itu tidak besar dan tidak kecil, kalau mau sekalian di taruh NPWP mungkin angkanya ada pada Rp 50 juta sampai Rp 100 juta," tegasnya
Meski mendapat respon sinis dari fraksi-fraksi di DPR, ketetapan KPU tersebut, disambut baik oleh Partai Demokrat guna menelusuri dana-dana sumbangan kampanye parpol yang belum jelas asal usulnya.
"Dari internal partai kami setuju untuk diadakan sebagai gerakan pembersihan. Melihat posisi kemarin (Pemilu 2004) yang tidak jelas penyumbangnnya yang ingin melakukan pembusukan melalui parpol. Kualitas sumbangan pasti akan mengecil tapi kuantitas sumbangan itu akan membesar," paparnya. [Reni Herawati ]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar