Penulis : Dinny Mutiah
JAKARTA--MI: Ketua KPU Abdul Hafid Anshary beserta beberapa staf berkunjung ke Mabes TNI untuk membicarakan hal-hal yang terkait pemilu. Panglima TNI menyatakan akan membantu tugas-tugas KPU sepanjang tidak bertentangan dengan tugas TNI.
"Ketua KPU dengan beberapa staf berkunjung ke mabes untuk meyakinkan TNI agar membantu pengamanan dan distribusi logistik KPU. Tidak ada MoU," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Sagom Tamboen saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Rabu (14/1).
Bantuan yang akan dimintakan oleh KPU, sambung Sagom, adalah pengamanan pemilu. Terkait hal ini, TNI menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Permintaan lainnya adalah terkait distribusi logistik.
Sagom mengatakan jika TNI bersedia membantu tetapi hanya dalam hal pengangkutannya karena dapat dikategorikan operasi militer selain perang. Tetapi, tidak untuk pengamanannya. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga netralitas TNI dan menghindari resiko terburuk.
"Untuk distribusi logistik, TNI tidak mau ambil tanggung jawab. Tanggung jawab tetap di KPU. Kalau bantu hanya distribusinya. Kalau pengamanan diambil alih, jika ada apa-apa jadi masalah," sambungnya.
Anggaran untuk bantuan distribusi, lanjutnya, haruslah ditanggung oleh KPU. Dalam penuturannya, TNI tidak memiliki alokasi anggaran untuk pendistribusian logistik karena tidak dimasukkan dalam rencana kegiatan sebelumnya.
KPU pula yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengatur siapa yang bertugas mengangkut itu. Untuk itu, KPU akan berkoordinasi dengan staf TNI untuk merencanakan kegiatan pengangkutannya.
"Nanti antara staf TNi dan staf KPU akan bertemu untuk merencanakan teknisnya seperti apa. KPU juga harus merencanakan anggaran dari jauh hari karena sebelumnya anggaran tidak dialokasikan," pungkasnya. (*/OL-03)
"Ketua KPU dengan beberapa staf berkunjung ke mabes untuk meyakinkan TNI agar membantu pengamanan dan distribusi logistik KPU. Tidak ada MoU," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Sagom Tamboen saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Rabu (14/1).
Bantuan yang akan dimintakan oleh KPU, sambung Sagom, adalah pengamanan pemilu. Terkait hal ini, TNI menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Permintaan lainnya adalah terkait distribusi logistik.
Sagom mengatakan jika TNI bersedia membantu tetapi hanya dalam hal pengangkutannya karena dapat dikategorikan operasi militer selain perang. Tetapi, tidak untuk pengamanannya. Tindakan ini dilakukan untuk menjaga netralitas TNI dan menghindari resiko terburuk.
"Untuk distribusi logistik, TNI tidak mau ambil tanggung jawab. Tanggung jawab tetap di KPU. Kalau bantu hanya distribusinya. Kalau pengamanan diambil alih, jika ada apa-apa jadi masalah," sambungnya.
Anggaran untuk bantuan distribusi, lanjutnya, haruslah ditanggung oleh KPU. Dalam penuturannya, TNI tidak memiliki alokasi anggaran untuk pendistribusian logistik karena tidak dimasukkan dalam rencana kegiatan sebelumnya.
KPU pula yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengatur siapa yang bertugas mengangkut itu. Untuk itu, KPU akan berkoordinasi dengan staf TNI untuk merencanakan kegiatan pengangkutannya.
"Nanti antara staf TNi dan staf KPU akan bertemu untuk merencanakan teknisnya seperti apa. KPU juga harus merencanakan anggaran dari jauh hari karena sebelumnya anggaran tidak dialokasikan," pungkasnya. (*/OL-03)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar