Golput Administratif yang Mengkhawatirkan

GOLONGAN putih (golput) selalu menjadi fenomena menjelang pemilihan umum (pemilu). Ia dibicarakan, disudutkan, dan dihambat, tapi banyak juga yang mendukung. Tidak terkecuali pada Pemilu Legislatif 2009 yang bakal digelar kurang dari tiga bulan lagi.
Lebih-lebih, ketika golput dianjurkan tokoh politik sekaliber Gus Dur. Maka, bermacam cara pun digunakan untuk melawan anjuran itu. Dari mulai mengampanyekan bahwa golput tidak bertanggung jawab hingga meminta ulama mengeluarkan fatwa haram untuk golput.
Namun, itu baru upaya menghambat perilaku golput untuk satu jenis, yakni mereka yang memutuskan golput karena pilihan politik. Untuk kategori golput yang satunya lagi, yang justru lebih besar potensinya, belum banyak usaha dilakukan untuk meminimalkannya.
Itulah golput yang terjadi karena faktor administratif. Golput administratif adalah warga negara yang sebenarnya sangat ingin menggunakan hak pilih, tapi terganjal oleh ketidakcermatan administrasi.
Ada dua hal yang memicu munculnya golput administratif ini. Kedua-duanya terjadi karena buruknya administrasi dari negara. Yaitu mereka menjadi golput karena tidak terdaftar dan terpaksa golput karena tidak mengerti cara memberikan tanda pada pilihan partai.
Jumlah mereka diperkirakan sangat besar. Survei Indo Barometer menunjukkan indikasi itu. Dari 1.200 responden di 33 provinsi di seluruh Indonesia yang memiliki hak pilih menunjukkan baru 67,2% yang sudah didaftar. Sebanyak 18,3% menjawab tidak terdaftar, sisanya 14,5% tidak tahu.
Untuk kategori golput administratif karena ketidakmengertian soal cara menandai partai, jumlahnya malah mencengangkan, yakni 60,8%. Itu berarti, jika pemilih berjumlah 170 juta orang, potensi suara tidak sah bisa mencapai 102 juta orang. Sebuah angka yang lebih dari cukup untuk menggerogoti legitimasi hasil pemilu.
Anehnya, kondisi tersebut tidak diantisipasi secara cepat oleh negara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) malah lebih banyak disibukkan menagih dana sosialisasi pemilu bagi pemilih, bukan berupaya keras mencari solusi yang efektif untuk menyosialisasikan tata cara memilih.
Padahal, Pemilu Legislatif 2009 kurang dari tiga bulan. Waktu yang amat pendek untuk hajatan besar yang melibatkan lebih dari 100 juta rakyat, dengan banyak persoalan yang masih menumpuk.
Dengan kenyataan seperti itu, kita layak khawatir mutu demokrasi akan menjadi rendah. Kalau upaya yang bersifat segera dan cermat untuk menangani golput administratif itu tidak dilakukan, berarti negara sedang mengebiri hak jutaan rakyat yang memang berniat untuk menggunakan hak pilih. Itu sama saja dengan mengamputasi demokrasi, karena basis dari demokrasi adalah suara rakyat.
Sebaliknya, tidak perlu mengkhawatirkan secara berlebihan jenis golput karena kesadaran politik. Sebab, di samping langkah itu adalah hak demokrasi, jumlah mereka pun tidak signifikan.
Justru golput administratif, akibat buruknya negara mengurus administrasi pelaksanaan pemilu, yang harus dicegah. Itu kalau negara sungguh-sungguh ingin menegakkan demokrasi.