JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, menyayangkan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) yang mencantumkan gelar akademik maupun gelar kemiliteran bagi para calon wakil rakyat.
Menurut Ray, pencantuman gelar itu disandang bukan dimaksudkan untuk tujuan semena-mena. Oleh karena itu, dia menilai maraknya penggunaan gelar akademik dan militer dalam DCS merupakan sesuatu yang sangat ironis.
"Hakekatnya, gelar akademik disandang demi kepentingan akademik. Begitu juga dengan gelar kemiliteran. Penggunaan dua gelar ini sudah semestinya tidak dilakukan secara semena-mena," ujar Ray kepada wartawan, Sabtu (11/10/2008).
Pada dasarnya, kata dia, gelar tersebut harus independen dari kegiatan politik. Perdebatan apakah gelar akademik dapat dimuat di surat suara atau tidak sudah lama muncul sejak pemilu 2004 lalu.
"Dengan begitu, sekalipun Parpol enggan mencabut penggunaan dua gelar tersebut, KPU dapat melakukannya melalui ketentuan dan peraturan tentang format surat suara pemilu legislatif 2009," tandasnya.
Dia membeberkan, seluruh parpol memperkenankan para calegnya mempergunakan gelar akademik sebagai bagian indentitas diri berbaur dengan deretan DCS yang sama sekali tidak mempergunakan gelar tersebut. Begitu juga dengan gelar kemiliteran. Setidaknya LIMA menemukan sejumlah parpol yang menggunakan. Seperti Hanura (3 orang), PKPI (3), Barisan Nasional (3), Demokrat (2), PAN (1), dan PKB (1).
"Kami menyayangkan formulasi DCS yang telah diumumkan KPU. Pengumuman DCS sebatas nama, dapil dan parpol sangat tidak membantu masyarakat untuk segera melakukan pengecekan atas puluhan ribu nama yang ada," pungkasnya.(Rahmat Sahid/Sindo/uky)
Menurut Ray, pencantuman gelar itu disandang bukan dimaksudkan untuk tujuan semena-mena. Oleh karena itu, dia menilai maraknya penggunaan gelar akademik dan militer dalam DCS merupakan sesuatu yang sangat ironis.
"Hakekatnya, gelar akademik disandang demi kepentingan akademik. Begitu juga dengan gelar kemiliteran. Penggunaan dua gelar ini sudah semestinya tidak dilakukan secara semena-mena," ujar Ray kepada wartawan, Sabtu (11/10/2008).
Pada dasarnya, kata dia, gelar tersebut harus independen dari kegiatan politik. Perdebatan apakah gelar akademik dapat dimuat di surat suara atau tidak sudah lama muncul sejak pemilu 2004 lalu.
"Dengan begitu, sekalipun Parpol enggan mencabut penggunaan dua gelar tersebut, KPU dapat melakukannya melalui ketentuan dan peraturan tentang format surat suara pemilu legislatif 2009," tandasnya.
Dia membeberkan, seluruh parpol memperkenankan para calegnya mempergunakan gelar akademik sebagai bagian indentitas diri berbaur dengan deretan DCS yang sama sekali tidak mempergunakan gelar tersebut. Begitu juga dengan gelar kemiliteran. Setidaknya LIMA menemukan sejumlah parpol yang menggunakan. Seperti Hanura (3 orang), PKPI (3), Barisan Nasional (3), Demokrat (2), PAN (1), dan PKB (1).
"Kami menyayangkan formulasi DCS yang telah diumumkan KPU. Pengumuman DCS sebatas nama, dapil dan parpol sangat tidak membantu masyarakat untuk segera melakukan pengecekan atas puluhan ribu nama yang ada," pungkasnya.(Rahmat Sahid/Sindo/uky)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar