PPPI Bangun Koalisi dengan PBR

PADANG--MI: Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) menyatakan sudah membangun koalisi dengan Partai Bintang Reformasi (PBR). PPPI juga menargetkan bisa menjalin koalisi dengan beberapa partai baru sebelum Pemilu.

"Hal tersebut untuk menghadapi syarat pencalonan Presiden 25%. Kita menargetkan bisa mengumpulkan 12% sampai 15%, namun itu bisa bertambah dengan partai-partai menengah," kata calon Presiden PPPI Rizal Ramli di Padang, Jumat (6/12) malam.

Bila dengan PPPI dan PBR masuk ke parlemen, ujar Rizal, target berikutnya adalah membangun koalisi dengan partai-partai menengah.

Untuk menyosialisasikan PPPI, menurut Rizal, ia mulai berkeliling ke berbagai daerah. "Saya ingin minta restu kepada masyarakat. Mudah-mudahan terjadi hal yang belum pernah terjadi," kata Rizal yang berdarah Padang itu.(HR/OL-01)

Capres Usia Muda bukan Harga Mati

MEDAN--MI: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengatakan, wacana calon presiden (capres) dari kalangan muda bukan harga mati, namun hanya sebuah usulan agar memiliki pemimpin yang produktif.

"Usulan itu disampaikan karena berdasarkan penelitian usia produktif dinilai antara 30-50 tahun," kata Sembiring dalam Dialog Kepemimpinan Nasional di Medan, Jumat (5/12) malam.

Dalam politik, kata Sembiring, tidak ada usulan dengan harga mati yang harus diterima oleh semua kelompok, termasuk wacana capres dari kalangan muda.

Namun usulan itu disampaikan untuk kepentingan bangsa dan negara agar kepemimpinan nasional dapat berjalan maksimal karena dipimpin kalangan usia produktif.

Usulan tersebut juga didasarkan dari sejarah kepemimpinan nasional dan internasional yang pemimpinnya banyak muncul dari kalangan usia muda.

Ia mencontohkan Soekarno yang menjadi presiden pada usia 42 tahun, Soeharto pada usia 44 tahun dan Jhon F. Kennedy yang menjadi Presiden AS pada usia 40 tahun. "Bahkan Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun)," katanya.

Meski demikian, PKS tidak ingin memaksakan persyaratan usia itu harus diterima. "Kalau semuanya serba hitam putih bisa repot Senayan nanti. Kalau tidak mau capres balita atau di bawah 50 tahun terpaksa artalita atau di atas 50 tahun," katanya sambil bercanda. (Ant/OL-01)

Ketua KPU Pusat Menilai Pemilu 2009 Lebih Cerdas

BANJARMASIN--MI: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Hafiz Anshary menilai Pemilu 2009 jauh lebih cerdas jika dibandingkan dengan Pemilu 2004, karena menggunakan pulpen dengan tinta biru untuk menentukan suara sah.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Hafiz dalam acara Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu 2009 di Aula KPU Kalsel di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (6/12), yang dihadiri oleh ratusan caleg, unsur parpol dan calon anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD).

Menurutnya, pada Pemilu 2009 pemilih cukup membubuhkan tanda conteng (contreng bahasa KPU) dengan pulpen pada salah satu nomor urut atau nama caleg atau nama partai, tidak perlu mencoblos seperti Pemilu 2004.

"Banyak pilihan yang disodorkan ke KPU mulai dari menggunakan paku seperti Pemilu 2004, spidol bahkan hingga lipstik, namun akhirnya saya memilih menggunakan pulpen," katanya.

Diungkapkannya, dengan menggunakan paku dan harus mencoblos terkesan menunjukkan kekerasan. "Kalau umum dicoblos dibeberapa daerah ada yang menyebut ditusuk dan lainnya yang merupakan simbol-simbol kekerasan, akhirnya kita gunakan pulpen yang lebih cerdas," katanya.

Hafiz menjelaskan suara yang dianggap sah adalah satu tanda pada nama caleg atau lambang partai. Tanda selain conteng (v) seperti O, x dan lain sebagainya dianggap tidak sah. "Dua penandaan akan menjadikan suara tidak sah, akan tetapi jika tercoblos dinyatakan menjadi suara sah," katanya.

Kenapa KPU menetapkan conteng sebagai tanda pemilih sah, karena lebih umum dan lazim digunakan, selain itu waktu yang diperlukan juga lebih sedikit dibanding harus memberi tanda silang atau lainnya.

"Dalam pemungutan suara, setiap detik waktu sangat berharga sehingga harus dicari program yang cepat dan efektif," katanya.

Sementara itu, untuk pendistribusian logistik saat ini telah mulai dipersiapkan baik itu dana maupun keperluan lain mulai dari kertas hingga bilik suara. "Untuk keperluan logistik berupa anggaran dana sampai pada TPS kini telah siap," katanya.

Pendistribusian, tambahnya, akan diprioritaskan pada daerah-daerah terpencil karena untuk sampai kedaerah tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang dan beresiko.

Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan KPU juga telah membentuk zona pendistribusian logistik dibeberapa daerah seperti Jakarta, Surabaya, Sumatera dan beberapa daerah lain sehingga keterlambatan dan lainnya bisa diminimalisir.

Hafiz berharap, untuk sosialisasi ini bisa dilakukan oleh semua pihak, termasuk oleh caleg peserta Pemilu, tokoh masyarakat hingga LSM terkait. Sementara itu, Ketua Pokja Pemutakhiran data pemilih KPU Kalsel, Sukadji Budi Hardjo mengungkapkan, pihaknya mulai melakukan pendataan logistik.

Dengan penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari sebelumnya 8.054 buah menjadi 8.225 maka juga akan ada penambahan logistik.

Sebelumnya, dengan jumlah TPS 8.054 buah masing-masing TPS menampung sekitar 500 orang pemilih, sedangkan dengan adanya penambahan TPS baru maka setiap TPS hanya akan menampung sekitar 200-498 orang pemilih sehingga lebih cepat.

Hal itu, mengingat kondisi geografis Kalsel yang penduduknya masih berada dipedalaman dan memerlukan waktu hingga puluhan kilo meter untuk sampai ke TPS.

Jumlah pemilih tetap masing-masing kabupaten yang telah mengalami perubahan yaitu Kota Banjarmasin 432.927 orang, Banjarbaru, 111.437 orang, Kabupaten Banjar, 328.060 orang, Barito Kuala, 202.246 orang, Tanah Laut, 203.628 orang dan Tapin, 113.382 orang.

Selanjutnya, Hulu Sungai Selatan (HSS) 153.201 orang, Hulu Sungai Tengah (HST) 171.848 orang, Hulu Sungai Utara (HSU) 151.467 orang dan Balangan 76.824 orang. Kabupaten Tabalong 145.673 orang, Tanah Bumbu 168.536 orang dan Kotabaru 198.941 orang. (Ant/OL-01)

KPU tidak Mengenal Sistem Suara Terbanyak

DOK MI

BANJARMASIN--MI: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary kembali menegaskan,dalam penentuan kursi calon legislatif pihaknya tidak mengenal suara terbanyak.

Hal tersebut disampaikan dalam acara sosialisasi penghitungan suara dan cara pemilihan serta suara sah KPU di Aula KPU Kalimantan Selatan (Kalsel), Sabtu (6/12).

"Sistem suara terbanyak yang digunakan beberapa parpol peserta Pemilu 2009, tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilu yang mengharuskan semua peserta Pemilu menggunakan sistem nomor urut," katanya di hadapan ratusan caleg, pengurus partai dan calon anggota Dewan Perwakilan dDerah (DPD).

Menurut Anshary , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menegaskan bahwa nama-nama calon dalam daftar bakal calon yang disusun oleh partai politik masing-masing berdasarkan nomor urut.

KPU, tambahnya, juga telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPRD Porvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2009.

Selain itu, pasal 12 Peraturan KPU 18/2008 itu juga menegaskan bahwa nama calon dalam daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disusun berdasarkan nomor urut.

Caleg terpilih versi KPU adalah caleg yang menempati nomor urut teratas di daerah pemilihan tertentu yang memenuhi 30% bilangan pembagi pemilih (BPP), bukan berdasar suara terbanyak yang digunakan parpol.

Dicontohkannya, dalam suatu partai terdapat empat caleg yang mendapatkan suara lebih dari 30 persen, yaitu caleg nomor urut 2 mendapatkan suara, 40%, nomor urut 5 mendapatkan suara 50%, nomor urut 15 mendapatkan 80% dan nomor urut 17 mendapatkan 90%.

Ternyata, dalam perhitungan, partai tersebut hanya mendapatkan dua kursi. Maka sesuai undang-undang, KPU, yang berhak menduduki kursi legislatif adalah caleg dengan nomor urut terkecil, yaitu nomor 2 dan 5, bukan caleg nomor urut 15 dan 17, kendati keduanya memiliki suara lebih banyak.

Bila ternyata dari para caleg partai tidak ada yang mendapatkan suara hingga 30%, maka KPU akan menetapkan caleg nomor urut pertama yang bakal mendapatkan kursi legislatif.

Bisa dilakukan dengan sistem suara terbanyak, asalkan, caleg dengan nomor urut terkecil dan mendapatkan kursi bersedia mengundurkan diri dengan menulis surat pernyataan yang disampaikan secara resmi ke KPU.

"Tapi biasanya, kendati telah ada perjanjian di internal partai sangat jarang orang yang telah duduk dikursi legislatif bersedia memberikannya ke orang lain," katanya.

Untuk itu, Hafiz mengingatkan, agar parpol mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik internal sebagai dampak penerapan sistem suara terbanyak dalam penetapan calon terpilih pada Pemilu 2009.

Menurut Anshary , potensi konflik di internal parpol dapat terjadi apabila caleg yang memiliki nomor urut teratas ingkar janji atau tidak mau mundur meski tidak memperoleh suara terbanyak.

"KPU melaksanakan pemilu berdasarkan UU Pemilu dan peraturan lainnya. Sementara aturan di internal parpol tidak menjadi acuan dalam pengambilan keputusan," ujar Anshary. (Ant/OL-01)

PUTRI MEGAWATI MEMBUKA POSKO PUAN

Metrotvnews.com, Boyolali: Puan Maharani, putri Megawati Sukarnoputri, sadar betul tidak mudah berlaga di daerah pemilihan keras. Makanya, ia segera mengaktifkan mesin politik dengan strategi kampanye. Ini dilakukan putri Ketua Umum PDI Perjuangan itu untuk menangguk simpati rakyat guna meraih kursi DPR. Salah satunya ia membuka posko kampanye yang diberi nama Posko Puan.

Dalam pidatonya politiknya Puan Maharani mengajak seluruh fungsionaris maupun kader moncong putih segera menyingsingkan lengan baju, melebur konflik-konflik internal partai dan bekerja bersama-sama untuk meraih kemenangan pada pemilu mendatang.

Puan akan berlaga di daerah pemilihan lima Jawa Tengah. Ini bukan perkara mudah bagi Puan. Kota Solo, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali akan menjadi padang kurusetra bagi dia untuk meraih kemenangan. Karena ia musti melawan Ketua MPR Hidayar Nurwahid dan sederet nama nama besar lainnya.(DOR)

PDK PATOK TARGET 2,5 PERSEN SUARA

Metrotvnews.com, Jakarta: Menjelang pemilu 2009 Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) telah berkonsolidasi di 11 provinsi. PDK merupakan salah satu partai peserta pemilu 2009 dengan nomor urut 20. Muhammad Ryas Rasyid dan Andi Mallaranggeng merupakan aktor utama dibalik berdirinya PDK.

PDK berdiri enam tahun silam, pada 23 Juli 2002, dengan nama Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan. Keputusan pergantian nama beserta logo partai disepakati oleh utusan Dewan Pengurus Provinsi Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan seluruh Indonesia pada acara rapimnas pada 26-28 oktober 2007 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta.

Dengan adanya perubahan ini menjadikan PDK semakin mantap melaju berperan dalam kancah dunia perpolitikan Indonesia tanpa berfusi dengan partai lain. Kini pimpinan pusat PDK terus melakukan konsolidasi hingga tingkat desa untuk memperkuat basis dukungan massa menjelang pemilu legislatif 2009.

Pada pemilu presiden 2004 partai ini mencalonkan mantan Panglima ABRI Jenderal Wiranto sebagai calon presiden. Andi Mallaranggeng yang tidak setuju dengan pilihan ini memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai. Pada pemilu 2009 Ryaas telah didaulat untuk menjadi calon presiden. Namun, keputusan ini masih dimatangkan sembari melihat hasil perolehan suara PDI pada pemilu legislatif, 9 April 2009.

Dalam pemilu tahun 2004 PPDK berhasil meraih 1,16 persen suara di pemilu legislatif dan memperoleh kurang lebih lima kursi parlemen. Dengan bekal itu pada pemilu 2009 PDK menargetkan meraih minimal 2,5 persen suara pemilih atau melampaui batas parliamentary treshold di tanah air.(DOR)

KPU AKAN MERELOKASI ANGGARAN PEMILU

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan merealokasi anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 untuk anggaran tahun ini sebesar Rp 2,8 triliun. Pasalnya, anggaran Tahun 2008 akan ditutup pada 16 Desember, sehingga dana tersebut belum terserap. Demikian disampaikan Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat (5/12) siang.

Sebelumnya, keputusan realokasi anggaran tersebut telah disepakati Departemen Keuangan. Menurut Abdul Hafiz, anggaran Rp 2,8 triliun yang belum sempat terserap, namun sudah tidak bisa dipakai pada tahun ini akan digantikan dari anggaran KPU 2009 sebesar Rp 13,5 triliun. Dari jumlah tersebut, anggaran untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) sebesar Rp 9,3 triliun untuk dua putaran. Apabila anggaran untuk Pilpres putaran kedua kurang, KPU akan meminta penambahan dari pemerintah.(BEY)

Hidayat Mengaku Tak Dilibatkan dalam PKS Award

JAKARTA - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nurwahid mengaku tidak dilibatkan dalam penentuan PKS Award dalam kategori wanita inspirator.

"Tapi yang penting adalah itu wujud apresiasi kepada tokoh wanita. Dengan begitu bisa menunjukkan kalau kita berpolitik dengan elegan dan tidak menimbulkan fitnah," ujarnya usai sholat Jumat di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/12/2008).

Hidayat mengatakan nama-nama yang tercantum dalam PKS Award tersebut juga perlu dikaji lebih dalam. "Kalau pun ada pihak-pihak yang mengatakan itu untuk menggalang suara, boleh-boleh saja. Yang jelas PKS tidak bisa dikotomikan dengan nasionalis dan islamisasi," kata dia.

Selain itu, Hidayat juga membantah telah terjadinya perpecahan di dalam tubuh PKS. "Itu kan omongan publik, insya Allah PKS tetap satu," pungkasnya.

Gus Dur: Gatara Berfungsi sebagai LSM

JAKARTA - Pendiri Partai Kebangkitan Bangsa KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur menegaskan Gerakan Kebangkitan Rakyat atau Gatara yang dibentuknya berfungsi sebagai lembaga swadaya masyarakat sebagai partai politik.

"Tetap fungsinyaa sebagai LSM," aku Gus Dur usai acara Kongkow bersama Gus Dur di Utan Kayu, Jakarta, Sabtu (6/12/2008).

Mengenai keberadaan Akbar Tandjung dalam deklarasi Gatara, Gus Dur mengatakan Akbar merupakan sosok yang berharga jika ikut di dalamnya.

Dia mengaku tidak menaruh dendam dengan Akbar, yang notabene dulu pernah ikut melengserkan dirinya dari Istana bersama Megawati dan Amien Rais. "Kalau mau dendam, semua saya dendam. Nomor satu adalah Mega, nomor dua adalah Amien Rais," pungkasnya.

Sebelumnya, Gus Dur mendeklarasikan Gatara di kantor Wahid Institute. Sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut seperti Akbar Tandjung, Rizal Ramli, Sutiyoso, Yenny Wahid, dan tokoh lainnya.

Perubahan DPT Akan Berdampak Pada Pemilu

JAKARTA - Keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengubah Daftar Pemilih Tetap (DPT) cukup mencengangkan dan menuai kritik berbagai pihak. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat bahkan melaporkan kebijakan KPU tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu.

Perubahan DPT ini juga menjadi sorotan beberapa anggota DPR. Seperti yang disampaikan anggota Komisi II, Ferry Mursyidan Balsan. Berikut wawancara ekslusif okezone dengan mantan Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pilpres ini.

Apakah perubahan DPT ini akan menjadi problem ke depan?

Oh tentu, secara potensial akan menjadi problem besar dalam pelaksanaan pemilu, karena semua hal berawal dari DPT. Artinya nanti akan terlihat berapa surat suara yang harus dicetak, berapa pemetaan untuk TPS (Tempat Pemungutan Suara), dan hasil akhir penghitungan suara, itu akan menuju ke arah sana.

Saya kira KPU harus konsisten pada DPT awal karena itu sudah final, kecuali Papua Barat dan luar negeri, karena memang belum selesai. Ini jangan pernah diubah, karena akan direspons masyarakat yang tidak dimasukkan namanya ke daftar pemilih. Kalau itu sampai terjadi, akan terjadi chaos dalam pemilu.

Belum lagi nanti aspek legalnya, dari mana dasar KPU mencetak surat suara ketika DPT belum final. Padahal UU Pemilu menegaskan jumlah yang dihitung adalah jumlah DPT plus 2 persen.

Artinya KPU telah melakukan kesalahan?

Saya tidak melihat ini sebagai sebuah kesalahan, tetapi kegamangan KPU dalam memahami jadwal. Harusnya KPU memahami semua hal yang berkaitan dengan pemilu adalah keputusan mereka. Tahapan pemilu itu semua penting karena saling berkaitan.

Adakah kemungkinan digugat oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan?

Itu akan menjadi besar ketika DPT tidak difinalisasi. Makanya saya tegaskan bahwa KPU harus kembali kepada DPT awal. Kalau Papua dan luar negeri oke lah karena waktu itu sudah diungkapkan permasalahannya. Tapi kalau yang sudah diplenokan, ya itulah DPT-nya.

Untuk DPT yang dikeluarkan terakhir?

Itu jangan, enggak bisa dimasukkan. Makannya sekali lagi harus kembali pada DPT yang pertama (24 November).

Apakah penambahan daftar pemilih pada DPT kedua akan menentukan sah tidaknya suara?

Nah kalau itu dilakukan, nanti akan muncul pada bulan Desember. Yang mau masukkan lagi, nanti bulan Januari dan seterusnya. Artinya, nanti tidak akan ada kepastian dari DPT.

Apakah ini bukti KPU tidak profesional?

Kita nggak usah melihat profesionalitas. Kita hanya ingin melihat KPU bersikap konsisten dengan aturan yang dibuatnya sendiri. Karena jadwal itu mereka yang buat, tahapan juga mereka yang buat. Terus bagaimana dia menyuruh orang lain untuk mematuhi aturan KPU sementara KPU sering melanggar aturan yang dibuatnya sendiri.

Adakah sanksi untuk KPU?

Nggak ada hanya sangsi moral. Nanti pada tingkat tertentu, baru ada sangsinya. (ded)

Gagal di Pilpres, Bang Yos Siap Terjun Bisnis

JAKARTA- Pemilihan presiden bukanlah segalanya bagi mantan gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Jika, nanti dia tidak mendapatkan tiket ataupun kalah dalam ajang paling bergengsi ini, dia pun sudah menyiapkan langkah-langkah jitu. Lalu apa langkah Bang Yos jika kalah?

Maria Ulfa Eleven Safa, reporter okezone berkesempatan mewawancarai Bang Yos di sela safari politiknya ke Sukabumi. Berikut wawancaranya:

Bagaimana peluang Bang Yos untuk maju ke Pemilu Presiden mendatang?

Kita harus mampu melakukan koalisi. kita nggak mungkin hanya mengandalkan PIS saja. Artinya, kita harus menghimpun partai-partai lain untuk mendekat.

Bang Yos dan partai pendukung kan sedang mengajukan uji materi UU Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana persiapannya?

Mungkin suatu saat nanti kami bersama partai-partai atau individu yang merasa dirugikan dengan syarat itu akan bertemu untuk melakukan judicial review. Karena 20 persen itu masih sangat tinggi dan berat, Saya masih mengkaji dan memaksimalkan koordinasi agar bisa dilihat dan didengar. Kalau sendirian saya enggak berani, saya kan enggak punya partai.

Kalau MK tidak mengabulkan bagaimana?

Saya sudah mengantisipasi kemungkinan terburuk. apapun yang terjadi 20 persen itu harus kita cari. oleh sebabnya, pendekatan terhadap parta-partai itu tidak berhenti sampai nanti pemilu. oh ini misalnya yang ikut kita jumlahnya 20 kan gitu. semua calon itu nanti akan sadar dan harus berkoalisi. artinya, konsekuensi itu sudah saya pikirkan. nah kalau saya menawarkan diri sendiri dan ternyata juga tidak cukup partai yang mendukung maka saya akan bersikap legowo.

Seandainya usaha Bang Yos sudah maksimal, tapi ternyata Bang Yos gagal bagaimana?

Saya belum terpikir.

Kemungkinan terburuk, kalau Bang Yos gagal di Pilpres 2009, apa yang akan Bang Yos lakukan?

Ya kita sudah saya antisipasi, kita harus berpikir logis dan legowo tadi. Saya sudah mencalonkan dan ternyata saya tidak bisa ya saya cari kesibukan lain misalnya kegiatan sosial, berbisnis, kan bisa. (habis) (uky)

Dicari Caleg Rajin Kunjungi Konstituen

Dalam realitas politik, ternyata banyak politisi yang duduk di kursi panas dewan tidak dikenal oleh para konstituennya hingga masa akhir jabatannya. Mereka hanya muncul pada masa kampanye, lantas "menghilang" setelah pemilihan anggota legislatif berlangsung, entah sudah terpilih ataupun tidak.

Wajar saja, jika para perempuan mengharapkan caleg yang berkomitmen penuh mengunjungi konstituennya setelah terpilih nanti. Penelitian Kalyanamitra mengenai kualitas perempuan politisi di legislatif yang dipublikasikan di Hotel Sultan Jakarta, Kamis (4/12), menunjukkan bahwa 25 perempuan dari kalangan bawah yang menjadi responden menunjukkan bahwa mereka sama sekali belum pernah dikunjungi oleh anggota dewan pusat maupun daerah.

Menurut Direktur Eksekutif Kalyanamitra Rena Herdiyani, rakyat hanya diposisikan sebagai mesin suara pada saat pemilu. Hingga, sejumlah responden melihat para calon anggota legislatif hanya melontarkan janji-janji kosong pada saat kampanye.

"Tak ada satupun dari mereka yang pernah menerima hasil laporan atau pertanggungjawaban kerja anggota DPR ataupun DPRD misalnya mengenai apa yang saya kerjakan atau yang tidak saya kerjakan," tutur Rena.

Rena berharap calon anggota legislatif Indonesia belajar dari anggota legislatif di Filipina yang memiliki laporan pertanggungjawaban kepada konstituennya secara rutin setiap bulan melalui newsletter dan memberikan kesempatan merespons kepada konstituennya.

Dengan demikian, mereka akan mengetahui aspirasi konstituennya dari waktu ke waktu sesuai konteks perkembangan masa. "Harus ada cara mengomunikasikan hasil kinerja mereka langsung," tandas Rena.

Komunikasi yang tidak berjalan ideal antara wakil rakyat dan konstituennya, menurut penelitian Kalyanamitra, dapat dikategorikan sebagai kekerasan politik. Karena, ada pihak yang seharusnya bertanggungjawab dan berkewajiban melayani orang-orang yang telah memberikan kepercayaan melalui proses politik setiap lima tahun sekali, justru dengan sadar mengabaikannya.

Masa reses DPR RI setiap tiga bulan sekali harusnya digunakan untuk bekerja dan mengunjungi konstituen bukan untuk bersenang-senang. (LIN)

Pemenang Pemilu adalah Pemilik Uang Banyak

Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Teten Masduki, memprediksi pemenang pemilu legislatif dan pemilu presiden 2009 adalah calon yang memiliki banyak uang. Hal itu menurutnya disebabkan tidak adanya aturan mengenai dana kampanye serta rendahnya pendidikan masyarakat tentang pemilu.

Pria berkepala plontos itu menyatakan, pemenangan Pemilu 2009 tidak akan ditentukan oleh mesin parpol seperti yang terjadi selama masa orde baru. "Pemilu mendatang yang akan berperan adalah uang calon," kata Teten, di Jakarta, Jumat (5/12).

Pada pemilu tahun 1992 (orde baru), kata Teten, sebanyak 43 persen suara didapatkan dari kecurangan dalam penghitungan suara. "29 persen suara merupakan hasil intimidasi untuk memilih Golkar, parpol yang berkuasa waktu itu," kata Teten

Namun pada Pemilu 2004, kecenderungan tersebut bergeser. "Uang memegang peranan penting," katanya. Ia merinci, sebanyak lebih dari 50 persen suara pada pemilu empat tahun lalu itu dihasilkan melalui jual beli suara (vote buying). Hal ini diprediksinya akan berulang pada Pemilu 2009.

Penyebabnya, kata Teten, adalah kekurangan pada undang-undang pemilu yang digunakan saat ini. "Dalam undang-undang pemilu sekarang, tidak diatur transparansi dan akuntabilitas dana kampanye," katanya. Akibatnya, banyak celah yang digunakan tim sukses kandidat tertentu untuk menggelontorkan uang dalam jumlah besar.

Pertama, ujar dia, adalah dana kampanye yang tidak teraudit dengan baik, karena adanya kasir-kasir bayar yang justru menjadi juru bayar.Kedua, minimnya pelaporan keuangan oleh partai politik. "Padahal aturan universal menyebutkan bahwa dana kampanye seharusnya ada rekeningnya sendiri yang dibedakan dengan rekening parpol," kata Teten.

Ketiga, lanjut dia, adalah tak terbatasnya belanja kampanye oleh kandidat tertentu. Hal itu bisa dilihat dari jor-jorannya iklan politik, baik tentang parpol, calon legislatif, atau tentang calon presiden di televisi-televisi swasta saat ini.

Keempat, adalah pelanggaran batas donasi. Untuk yang terakhir ini, sudah bisa diatasi dengan dicantumkannya syarat nomor pokok wajib pajak (NPWP) dalam peraturan KPU. Teten pun menyatakan dukungannya. Beberapa partai politik yang menolak persyaratan tersebut dengan alasan menghambat bantuan dinilainya mengada-ada.

Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Sahrin Hamid, menyebut kecenderungan tersebut merupakan fenomena liberalisasi politik. Karena, kata dia, para elite politik memanfaatkan kekuatan finansial mereka untuk menggaet suara rakyat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk.

"Hal ini tentunya menghambat munculnya kandidat dari kalangan orang muda, karena rata-rata kaum muda belum memiliki kekuatan politik dan kekuatan ekonomi seperti seniornya," kata Sahrin. Menurutnya, hal ini berlawanan dengan keinginan masyarakat yang ingin melihat anak muda tampil, baik sebagai anggota legislatif maupun sebagai presiden.

Teten mengatakan, pendidikan politik masyarakat yang rendah memang menjadi pekerjaan rumah kita semua. Masyarakat ekonomi bawah, ujar Teten, belum bisa melihat hubungan antara politik dengan kesejahteraan. "Mereka inginnya langsung diberi uang, itulah paradigma mereka selama ini," katanya.

Melihat fenomena tersebut, ujar Teten, semestinya kita mulai menggalakkan pendidikan pemilu kepada masyarakat. Di samping itu, kata dia, sistem pemilu yang terkesan jor-joran uang itu pun seharusnya diubah menjadi pemilu yang lebih efisien. c66/pt

PD Takut Kehilangan Dana Kampanye

Aturan yang mewajibkan para donatur partai politik memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) membuat Partai Demokrat waswas. Lantaran kewajiban itu, partai yang mengandalkan figur Susilo Bambang Yudhoyono ini takut kehilangan dana kampanye.

Keputusan KPU yang mewajibkan penyumbang dana kampanye dengan nilai Rp 20 juta atau lebih agar menyertakan NPWP menimbulkan keresahan di kalangan parpol. Sebab yang sangat terkena dampaknya, ya para perserta pemilu yang tentunya membutuhkan dana besar.

"Tadinya niat nyumbang jadi tidak nyumbang," kata salah satu calon anggota legislatif Partai Demokrat, Roy Suryo, dalam diskusi bertajuk 'NPWP dan Donatur Parpol', Jakarta, Sabtu (6/12)

Menurut Roy yang lebih dikenal sebagai pengamat telematika, dana sebesar Rp 20 juta terlalu sedikit untuk ukuran sumbangan dana kampanye parpol peserta pemilu. Kalaupun KPU ingin menerapkan NPWP, Roy menyarankan, agar dana batasan sumbangan bisa lebih besar dari Rp 20 juta.

"Rp 20 juta itu tidak besar dan tidak kecil, kalau mau sekalian di taruh NPWP mungkin angkanya ada pada Rp 50 juta sampai Rp 100 juta," tegasnya

Meski mendapat respon sinis dari fraksi-fraksi di DPR, ketetapan KPU tersebut, disambut baik oleh Partai Demokrat guna menelusuri dana-dana sumbangan kampanye parpol yang belum jelas asal usulnya.

"Dari internal partai kami setuju untuk diadakan sebagai gerakan pembersihan. Melihat posisi kemarin (Pemilu 2004) yang tidak jelas penyumbangnnya yang ingin melakukan pembusukan melalui parpol. Kualitas sumbangan pasti akan mengecil tapi kuantitas sumbangan itu akan membesar," paparnya. [Reni Herawati ]

Rizal Ramli Berharap Jadi Obama-nya Indonesia

Semakin banyak saja politisi Indonesia yang terinspirasi kemenangan Presiden AS Barrack Obama. Setelah Sutiyoso mengaku sangat terinspirasi kemenangan Barry (panggilan Obama), Rizal Ramli yang telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden juga mengatakan hal yang sama.

Mantan Menko Perekonomian ini berharap bisa menjadi "Obama"-nya Indonesia. Selama ini, menurutnya berkembang wacana bahwa presiden harus berlatar belakang etnis Jawa. "Sudah 63 tahun merdeka kok masih ngurusin etnis juga. Dulu, orang bilang Presiden AS harus orang kulit putih. Nyatanya, Obama yang kulit hitam bisa jadi Presiden AS. Makanya, saya ini bukan orang Jawa tapi siapa tahu bisa jadi "Obama" di Indonesia," kata Rizal dengan berapi-api dihadapan ratusan peserta Mukernas dan Pembekalan Caleg PBR, Sabtu (29/11), di Jakarta.

Rizal sendiri, ikut dalam Konvensi Capres PBR. "Bung Karno memangnya orang Jawa tulen? Bung Karno itu setengah Jawa, setengah Bali. Megawati, Jawa-nya cuma seperempat. Kita akan mengubah sejarah Indonesia, seorang non Jawa bisa menjadi Presiden di Indonesia," lanjutnya.

Dihadapan para caleg PBR ini, Rizal memaparkan sejumlah program-program yang akan dijalankannya jika terpilih sebagai presiden. Dengan terbuka pula, ia meminta dukungan para kader PBR untuk mendukung pencalonannya menuju RI 1. (Inggried Dwi Wedhaswary)

Partai Barisan Nasional (Barnas) Berpartai untuk Sesama

Jakarta - Pada tahun 2001, Vence Rumangkang bersama sejumlah rekannya mendirikan Partai Demokrat dan mampu melahirkan presiden pada pemilu 2004. Namun, dia memutuskan untuk mendirikan partai pada tahun 2007. Dalam waktu tak lebih dari satu tahun, Partai Barnas mampu menjadi salah satu peserta pemilu 2009. Berikut wawancara dengan Ketua Umum DPP Partai Barnas Vence Rumangkang mengenai kiprah dan peluang Partai Barnas.

Apa latar belakang Anda mendirikan Partai Barnas?
Semula jaringan yang ada merupakan Organisasi Masyarakat (Ormas), Barisan Nasional Demokrat (BND). Kemudian, muncul desakan dari daerah untuk mendirikan partai. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, kami dirikan partai. Meski baru berusia satu tahun, dengan kerja keras, kami bisa lolos verifikasi sebagai parpol dan sebagai peserta pemilu. Keberadaan partai ini dimaksudkan untuk ikut bersama elemen masyarakat lain mengambil bagian dalam memperbaiki bangsa ini bersama-sama. Kami dirikan partai karena suatu idealisme, bukan semata-mata mengejar jabatan.

Sesungguhnya, apa yang Anda cari dengan mendirikan partai karena sebelumnya juga mendirikan Partai Demokrat?
Saya mendirikan partai bukan karena ambisi pribadi. Bahkan, saya juga tidak berambisi untuk meraih jabatan politik. Jadi caleg saja tidak, meski saya ketua pencalegan ketika itu (di Partai Demokrat-red). Saya hanya ingin menyediakan wadah bagi anak bangsa untuk ikut berbuat bagi bangsa ini. Saya teruji kalau saya katakan tidak memiliki ambisi pribadi, meski ada kesempatan untuk itu. Jadi, berpartai itu bukan untuk cari makan, tapi untuk berbuat bagi sesama kita.

Apakah Anda kecewa dengan Partai Demokrat?
Ini sering ditanyakan kepada saya. Saya kira, terlalu mahal kalau kecewa lantas mendirikan partai. Itu tidak seimbang dengan pengorbanan sebab mendirikan partai baru itu tidak mudah, butuh biaya, waktu, dan energi yang tidak sedikit. Saya juga sudah merasakan pada masa awal Partai Demokrat. Seperti sekarang, saya senang melihat banyak kader dari Partai Demokrat yang berkiprah, baik di eksekutif maupun di legislatif. Saya memiliki cita-cita yang sama dengan partai ini.

Bagaimana dengan persaingan dalam pemilu 2009?
Dengan banyak partai yang ikut, pasti ada persaingan. Saya optimistis akan meraih dukungan dari masyarakat, terutama di Sumatra, Jawa, dan kawasan timur Indonesia karena konsolidasi langsung ke basis masyarakat. Waktu masih cukup untuk meraih dukungan dalam pemilu. Apalagi, dengan usia satu tahun partai ini sudah memiliki jaringan di seluruh provinsi, kabupaten/kota, dan 70 persen kecamatan. Sekitar awal tahun, semua struktur di bawah sudah selesai. Sekarang pun kami masih terus melengkapi struktur dan konsolidasi. Selain perwakilan partai, kami juga sedang membentuk Bapillu di setiap tingkatan. Kami tidak mengandalkan figur, tapi mengutamakan jaringan partai untuk meraih dukungan. Ada kemajuan dari hari ke hari. Saya optimistis akan meraih hasil positif.

Apa yang membuat partai ini berbeda dengan yang lain?
Dari nama sebenarnya sudah kelihatan seperti apa partai ini. Partai ini mengusung pluralisme nasionalis. Jadi, siapa pun bisa berkiprah di partai tanpa memandang perbedaan. Ini bukan sekadar visi, tapi sudah terlihat dari struktur pengurus di berbagai tingkatan dan kompoisi calon anggota legislatif. Selain itu, partai ini mengedepankan program untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan mengusung ekonomi berbasis kerakyatan.

Dalam pemilu 2009, apa target konkret partai yang Anda pimpin?
Pertama, kami harus memiliki satu fraksi di DPR sekaligus lolos parliamentary threshold (PT). Saya kira, target ini dapat dicapai kalau melihat perkembangan partai ini di lapangan. Selain itu, kami ingin memiliki satu fraksi di tingkat daerah. Dengan satu fraksi itu, barulah kami dapat berkiprah untuk memperjuangan program dan aspirasi yang ada.

Bagaimana dengan calon presiden atau wakil presiden?
Sampai saat ini, kami belum membicarakan calon presiden. Hal itu akan dibicarakan setelah melihat hasil pemilu legislatif. Yang jelas, kalau bisa mengajukan, kami akan memilih tokoh yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Saya kira, ada banyak tokoh nasional yang layak untuk diusung. Misalnya, ada Sri Sultan, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Agung Laksono, Wiranto, Prabowo, atau mungkin tokoh lain. Banyak tokoh dari latar belakang sipil maupun militer. Kami akan menginventaris semua figur yang potensial. Sejauh disetujui forum partai, karena ada mekanisme untuk mengambil keputusan partai dan mendapat dukungan rakyat, kita akan usung. Yang paling penting, pemimpin itu mampu memperbaiki keadaan masyarakat.

Artinya, Anda siap untuk melakukan koalisi dengan partai lain?
Kami harus siap untuk itu. Tidak mungkin berjuang sendiri untuk membangun negara ini. Kerja sama dengan partai lain itu tidak ada masalah. Tentu, kita lihat yang memiliki kesamaan flatform. Koalisi itu harus untuk jangka panjang, tidak boleh hanya untuk kepentingan sesaat, seperti sekadar untuk mengajukan capres dan cawapres. Tapi, harus ada kerja sama, komunikasi, dan bersinergi untuk mencari solusi terhadap persoalan bangsa secara bersama-sama.(daniel tagukawi)

Pemasangan Atribut Partai Barnas Kota Tangerang

Dalam rangka sosialisasi Partai Barisan Nasional di Kota Tangerang, Dewan Pimpinan Cabang Kota Tangerang menyiapkan ribuan bendera, ribuan poster dan ratusan baligho. Hingga saat ini atribut yang ada didapat hanya baru dari kas pengurus DPC terutama ketua DPC Kota Tangerang, Bapak Galih Gumelar, ST yang selalu mensuport kegiatan Barnas Kota Tangerang, belum atribut dari para caleg yang pada bulan desember ini akan diserahkan juga ke DPC untuk di distribusikan ke PAC dan ranting ranting.
Pemasangan atribut Partai Barnas sudah mulai marak di kampung-kampung, komplek-komplek dan jalan-jalan di Kota Tangerang dengan tidak menggunakan fasilitas pemerintah dan melanggar ketentuan KPU dan Panwaslu namun meminta izin kepada rumah, kantor dan bangunan masyarakat yang bersedia dipasang atribut Barnas. Maraknya Atribut Barnas sangat jelas terlihat di daerah Cipondoh dan Pinang.Sehingga Barnas Kota Tangerang sudah mulai diperhitungkan dalam kanca Pemilu 2009.

Ngopi Bareng PAC - PAC Kota Tangerang Beserta DPC Dan BAPPILU

Suasana Nopi Bareng Kader BARNAS KOTA TANGERANG

Minggu, 30 November 2008 terjadi pertemuan antara DPAC - DPAC dari 13 kecamatan Sekota Tangerang dengan DPC Partai Barisan Nasional dan BAPPILU Partai Barisan Nasional Kota Tangerang. Dalam Acara Ngopi Bareng yang digelar di SITU CIPONDOH ini, "Ketua DPC Partai Barisan Nasional Kota Tangerang, Galih Gumelar,ST. mengajak kader-kader Barnas untuk selalu beroordinasi baik dari tingkat ranting hingga tingkat DPC, dan menghimbau agar di tiap tingkatan pengurus diberdayakan, agar motor partai terus dapat bergerak melangkah kearah pemenangan pemilu legislatif 2009". Dalam acara yang digelar mulai pukul 19.00 hingga 02.00 WIB dan santai ini, seluruh kader sepakat akan terus door to door dalam mengajak masyarakat agar mencintai Partai Barnas dan memilih Partai Barnas dalam pemilu 2009.

RAPAT KOORDINASI DIGELAR DPC KOTA TANGERANG

Ketua DPC, "Galih Gumelar,ST"memimpin Rapat & Kanan Peserta Rapat

Mengingat Waktu Pemilu 2009 semakin dekat dan medan yang berat, Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kota Tangerang mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Pimpinan Anak Cabang Se-Kota Tangerang yang berjumlah 13 Kecamatan. Dalam rapat koordinasi yang rutin dilakukan DPC Kota Tangerang ini dihadiri Juga Ketua DPD Partai Barisan Nasional Propinsi Banten KH. Mansyur memberikan sambutan dan motivasi kepada kader. Tak Kalah Menariknya, selruh caleg Partai Barisan Nasional yang berasal dari daerah pemilihan Kota Tangerang baik tingkat Kota, Propinsi dan DPR-RI hadir menyatukan visi misi untuk memenangkan Pemilu 2009. Ketua DPC Partai Barnas Kota Tangerang, Galih Gumelar mengatakan"dengan melihat kesinergian, semangat, kekuatan , dan strategi yang telah dan akan dilakukan, maka Partai Barisan Nasional Kota Tangerang yakin akan mengantarkan Caleg-calegnya ke kursi dewan". Hal serupa diutarakan koordinator BAPPILU M.Mustofa, bahwa program yang dilakukan Insya Allah dapat mendasar dan mengena di hati masyarakat Kota Tangerang.

Ketua DPD & DPC Kota Tangerang, kanan Caleg DPR- RI No.1 "Nendi"memberikan sambutan

Partai Barisan Nasional (Barnas) Berpartai untuk Sesama

Jakarta - Pada tahun 2001, Vence Rumangkang bersama sejumlah rekannya mendirikan Partai Demokrat dan mampu melahirkan presiden pada pemilu 2004. Namun, dia memutuskan untuk mendirikan partai pada tahun 2007. Dalam waktu tak lebih dari satu tahun, Partai Barnas mampu menjadi salah satu peserta pemilu 2009. Berikut wawancara dengan Ketua Umum DPP Partai Barnas Vence Rumangkang mengenai kiprah dan peluang Partai Barnas.

Apa latar belakang Anda mendirikan Partai Barnas?
Semula jaringan yang ada merupakan Organisasi Masyarakat (Ormas), Barisan Nasional Demokrat (BND). Kemudian, muncul desakan dari daerah untuk mendirikan partai. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, kami dirikan partai. Meski baru berusia satu tahun, dengan kerja keras, kami bisa lolos verifikasi sebagai parpol dan sebagai peserta pemilu. Keberadaan partai ini dimaksudkan untuk ikut bersama elemen masyarakat lain mengambil bagian dalam memperbaiki bangsa ini bersama-sama. Kami dirikan partai karena suatu idealisme, bukan semata-mata mengejar jabatan.

Sesungguhnya, apa yang Anda cari dengan mendirikan partai karena sebelumnya juga mendirikan Partai Demokrat?
Saya mendirikan partai bukan karena ambisi pribadi. Bahkan, saya juga tidak berambisi untuk meraih jabatan politik. Jadi caleg saja tidak, meski saya ketua pencalegan ketika itu (di Partai Demokrat-red). Saya hanya ingin menyediakan wadah bagi anak bangsa untuk ikut berbuat bagi bangsa ini. Saya teruji kalau saya katakan tidak memiliki ambisi pribadi, meski ada kesempatan untuk itu. Jadi, berpartai itu bukan untuk cari makan, tapi untuk berbuat bagi sesama kita.

Apakah Anda kecewa dengan Partai Demokrat?
Ini sering ditanyakan kepada saya. Saya kira, terlalu mahal kalau kecewa lantas mendirikan partai. Itu tidak seimbang dengan pengorbanan sebab mendirikan partai baru itu tidak mudah, butuh biaya, waktu, dan energi yang tidak sedikit. Saya juga sudah merasakan pada masa awal Partai Demokrat. Seperti sekarang, saya senang melihat banyak kader dari Partai Demokrat yang berkiprah, baik di eksekutif maupun di legislatif. Saya memiliki cita-cita yang sama dengan partai ini.

Bagaimana dengan persaingan dalam pemilu 2009?
Dengan banyak partai yang ikut, pasti ada persaingan. Saya optimistis akan meraih dukungan dari masyarakat, terutama di Sumatra, Jawa, dan kawasan timur Indonesia karena konsolidasi langsung ke basis masyarakat. Waktu masih cukup untuk meraih dukungan dalam pemilu. Apalagi, dengan usia satu tahun partai ini sudah memiliki jaringan di seluruh provinsi, kabupaten/kota, dan 70 persen kecamatan. Sekitar awal tahun, semua struktur di bawah sudah selesai. Sekarang pun kami masih terus melengkapi struktur dan konsolidasi. Selain perwakilan partai, kami juga sedang membentuk Bapillu di setiap tingkatan. Kami tidak mengandalkan figur, tapi mengutamakan jaringan partai untuk meraih dukungan. Ada kemajuan dari hari ke hari. Saya optimistis akan meraih hasil positif.

Apa yang membuat partai ini berbeda dengan yang lain?
Dari nama sebenarnya sudah kelihatan seperti apa partai ini. Partai ini mengusung pluralisme nasionalis. Jadi, siapa pun bisa berkiprah di partai tanpa memandang perbedaan. Ini bukan sekadar visi, tapi sudah terlihat dari struktur pengurus di berbagai tingkatan dan kompoisi calon anggota legislatif. Selain itu, partai ini mengedepankan program untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan mengusung ekonomi berbasis kerakyatan.

Dalam pemilu 2009, apa target konkret partai yang Anda pimpin?
Pertama, kami harus memiliki satu fraksi di DPR sekaligus lolos parliamentary threshold (PT). Saya kira, target ini dapat dicapai kalau melihat perkembangan partai ini di lapangan. Selain itu, kami ingin memiliki satu fraksi di tingkat daerah. Dengan satu fraksi itu, barulah kami dapat berkiprah untuk memperjuangan program dan aspirasi yang ada.

Bagaimana dengan calon presiden atau wakil presiden?
Sampai saat ini, kami belum membicarakan calon presiden. Hal itu akan dibicarakan setelah melihat hasil pemilu legislatif. Yang jelas, kalau bisa mengajukan, kami akan memilih tokoh yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Saya kira, ada banyak tokoh nasional yang layak untuk diusung. Misalnya, ada Sri Sultan, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Agung Laksono, Wiranto, Prabowo, atau mungkin tokoh lain. Banyak tokoh dari latar belakang sipil maupun militer. Kami akan menginventaris semua figur yang potensial. Sejauh disetujui forum partai, karena ada mekanisme untuk mengambil keputusan partai dan mendapat dukungan rakyat, kita akan usung. Yang paling penting, pemimpin itu mampu memperbaiki keadaan masyarakat.

Artinya, Anda siap untuk melakukan koalisi dengan partai lain?
Kami harus siap untuk itu. Tidak mungkin berjuang sendiri untuk membangun negara ini. Kerja sama dengan partai lain itu tidak ada masalah. Tentu, kita lihat yang memiliki kesamaan flatform. Koalisi itu harus untuk jangka panjang, tidak boleh hanya untuk kepentingan sesaat, seperti sekadar untuk mengajukan capres dan cawapres. Tapi, harus ada kerja sama, komunikasi, dan bersinergi untuk mencari solusi terhadap persoalan bangsa secara bersama-sama.(daniel tagukawi)

Visi

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, khususnya di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bidang usaha.

PENDATANG BARU MAU TAMPIL BEDA

WALAU mengakui mendirikan partai politik bukan hal mudah, Ketua Umum Partai Barisan Nasional atau Barnas Vence Rumangkang menyatakan optimistis Partai Barnas yang didirikannya bisa tampil beda, bahkan mampu berkompetisi dengan partai lama dalam menghadapi Pemilihan Umum 2009.

Partai Barnas yang berdiri tanggal 1 Oktober 2007 bertekad membangun bangsa dari keterpurukan, terutama memfokuskan peningkatan kesejahteraan rakyat. Berikut petikan wawancara Kompas dengan Vence Rumangkang.

Bagaimana sejarah Partai Barnas lahir?

Latar belakang berdirinya partai ini sebenarnya masih terikat komitmen dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kami melihat masih perlu ada kekuatan lain yang menopang SBY. Partai-partai baru ada kecenderungan tidak mendukung beliau. Oleh karena itu perlu ada partai baru, yang minimal mengawal pemerintahan, atau bisa bersinergi dengan Partai Demokrat.

Awalnya bersumber dari Barisan Nasional Demokrat yang independen. Setelah beberapa kali pertemuan nasional, muncul tuntutan supaya melahirkan satu partai.

Kalau masih sejalan dengan SBY, kenapa berpisah dengan Demokrat?

Menurut saya, Partai Demokrat sudah settled. Biarkan saja mereka berjalan sesuai dengan program mereka. Saya melihat bahwa ada kekuatan baru yang akan kami mobilisasi untuk bisa menggunakan hak pilihnya lewat Partai Barnas. Sasaran kami itu. Berkompetisi dengan partai lain memperebutkan suara mengambang 30 persen.

Bukan karena Anda kecewa dengan Partai Demokrat?

Penilaian itu boleh saja. Itu hak mereka untuk menilai.

Tetapi saya berpendapat lain. Kalau alasan pribadi enggaklah. Saya secara pribadi masih menjalin hubungan baik dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, yaitu Pak SBY. Kita tidak berseberangan. Kami justru mendorong Partai Demokrat harus lebih eksis daripada Pemilu 2004. Kenapa demikian? Karena saya punya tinta emas di sana, yakni mendirikan Partai Demokrat. Jangka panjang Partai Demokrat, harus berjuang untuk kemakmuran bangsa. Memang ada program jangka pendek menjadikan SBY sampai 2014. Dengan catatan, beliau harus all out perjuangkan kepentingan bangsa. Secara pribadi saya terikat dengan komitmen itu. Tetapi kalau bicara Partai Barnas, tentu beda komitmen saya dengan beliau.

Menurut Anda, SBY selama ini sudah all out?

Menurut hemat saya, Pak SBY telah berupaya maksimal sekalipun harus disadari bahwa persoalan bangsa masih menggumpalkan banyak masalah, terutama mengenai kesejahteraan rakyat.

Partai Barnas akan berafiliasi dengan Partai Demokrat?

Tidak. Secara organisatoris sama sekali tidak. Partai Barnas independen. Kita hanya satu asas dan kebetulan pendiri partainya sama.

Kalau menjadi partai oposisi?

Partai Barnas akan bersikap kritis dan konstruktif terhadap setiap persoalan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Jadi Partai Barnas tidak akan mengembangkan kultur oposisi.

Jadi sebenarnya Partai Barnas didirikan untuk apa?

Tujuan Partai Barnas didirikan adalah menjadikan partai jangkar atau setidak-tidaknya perekat bagi setiap kekuatan nasional yang bertekad untuk memperjuangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang jelas, Partai Barnas tidak boleh menjadi penonton dalam setiap kompetisi demokrasi.

Apa sudah ada calon presiden dari Partai Barnas?

Sebagai ketua umum partai, tentu saya akan tunduk kepada keputusan partai. Jadi mendukung si A atau si B tidak bisa dilahirkan oleh pemikiran satu orang, mesti diambil keputusan dalam satu forum nasional. Sampai saat ini belum ada capres dari Partai Barnas. Walau secara pribadi saya punya komitmen dengan SBY untuk berjuang sampai 2014, tetapi sebagai Ketua Umum Partai Barnas, saya memerlukan pertemuan nasional.

Ada berapa kader Partai Demokrat di Partai Barnas?

Saya kira sangat kecil. Dari 60 orang, paling hanya ada satu-dua orang. Yang banyak justru orang baru, mantan birokrasi, pensiunan TNI/Polri.

Jadi lahirnya Partai Barnas tidak untuk menggembosi Partai Demokrat?

Tidak benar itu. Saya mungkin orang yang paling pertama sedih dan menangis kalau Partai Demokrat dalam Pemilu 2009 mengalami kemerosotan. Saya pernah katakan kepada Pak SBY. ”Pak, kalau Partai Demokrat pada Pemilu 2009 mengalami kemerosotan, apalagi kurang dari perolehan suara pada Pemilu 2004, orang pertama yang sedih bahkan menangis dalam hati adalah saya dan Bapak. Karena Partai Demokrat ini lahir karena saya dengan Bapak.” Itu saya katakan kepada beliau.

Apakah Partai Barnas ada kaitan dengan lembaga Barisan Nasional?

Partai Barnas dibentuk tanggal 1 Oktober 2007 dan tidak mempunyai hubungan apa pun dengan organisasi atau lembaga Barisan Nasional yang dipimpin Letjen (Purn) Kemal Idris dan kawan-kawan. Tetapi kami cukup mengenal kredibilitas dan ketokohan Pak Kemal Idris dan kawan-kawan. Generasi berikutnya harus mencontohi pengabdian mereka selama ini terhadap negara dan bangsa.

Bagaimana Partai Barnas berkompetisi dengan partai lama?

Partai Barnas harus bersatu dan punya loyalitas. Ini tugas saya sebagai ketua umum, bagaimana membina mereka agar punya kualitas dalam berpolitik sehingga kami bisa bersaing dengan partai-partai lama.

Bagaimana Partai Barnas merekrut caleg?

Caleg Partai Barnas direkrut atas dasar kompetensi dan komitmen membela dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945. Namun harus diakui waktu sangat terbatas sehingga persyaratan kualitatif yang diberlakukan memerlukan penyesuaian guna memberi kesempatan kepada kader-kader dan simpatisan yang potensial. Yang jelas, Partai Barnas tidak kesulitan merekrut caleg. Buktinya sampai sekarang ini sudah ada 600 lebih pendaftar untuk DPR.

Jakarta, Kompas - Persaingan antarpartai politik kian memanas mendekati pelaksanaan Pemilu 2009. Partai Demokrasi Pembaruan atau PDP dan Partai Barisan Nasional atau Partai Barnas dinilai mulai menggerogoti Partai Demokrat.

Ada enam anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD), yang dalam Pemilu 2009 mencalonkan diri melalui PDP dan Partai Barnas, merencanakan mengajukan gugatan perdata kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

Mereka menilai pengurus DPP Partai Demokrat periode 2004- 2009 hasil Kongres I tidak sah karena melanggar aturan internal partai, yaitu Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Akta Pendirian Partai Demokrat.

Keenam anggota F-PD itu adalah Soekartono Hadiwarsito, Boy MW Saul, Tata Zainal Muttaqin, Yusuf Perdamean Nasution, Achmad Fauzi, dan Chufran Hamal. Soekartono dan Boy kini mencalonkan diri melalui PDP. Empat lainnya melalui Partai Barnas yang didirikan Vence Rumangkang, yang sebelumnya juga deklarator Partai Demokrat.

Gugatan dilakukan sebagai reaksi atas langkah DPP Partai Demokrat yang mengeluarkan surat pemberhentian terhadap mereka sebagai anggota DPR pada 12 September dan 23 September 2008.

Langkah ini tak bisa dianggap remeh karena Soekartono memiliki pengalaman panjang di politik. Ia sudah 40 tahun berkiprah di politik, termasuk mendirikan Sekretariat Bersama Partai Golkar. Ia sempat menjadi Ketua F-PD DPR selama dua tahun. ”Saya tak akan menghancurkan Partai Demokrat, tetapi hanya memberikan pelajaran,” ucap Soekartono.

Ia kecewa karena Partai Demokrat kini gerak politiknya terus dipersempit. Tata Zainal dan Yusuf Perdamean juga merupakan pendiri Partai Demokrat.

Menurut Soekartono, DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Hadi Utomo tidak sah karena berbeda dengan yang tertuang dalam Akta Pendirian Partai Demokrat. Kongres I Partai Demokrat di Bali tidak memiliki kewenangan memilih pengurus baru. Apabila gugatan ini dimenangkan di pengadilan, pencalonan anggota legislatif dari Partai Demokrat akan menjadi tidak sah.

”Kalau tidak mempunyai anggota DPR, bagaimana bisa mencalonkan presiden,” ucapnya, Kamis (9/10), sambil menunjukkan sebundel berkas yang telah disiapkan.
Soekartono dan kawan-kawan mengaku sudah mendapatkan dukungan lebih dari 50 pendiri Partai Demokrat. Dia juga menegaskan, 25 dari 27 pimpinan dewan pimpinan daerah (DPD) Partai Demokrat telah berpindah ke partai lain.

”Terus terang saja bubar,” ucap Soekartono yang pernah menjadi Ketua Bidang Politik Partai Demokrat.

Suara Meningkat

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum tenang-tenang saja menghadapi rencana gugatan itu. Dia yakin, hengkangnya sejumlah tokoh Partai Demokrat tersebut tidak akan memengaruhi perolehan suara partainya pada Pemilu 2009.

”Sejauh ini, dari berbagai survei yang ada, angka Partai Demokrat bagus, bahkan masuk tiga besar dan menunjukkan peningkatan dibanding pada Pemilu 2004,” ucapnya.

Menurut Anas, adanya kepindahan sejumlah pengurus Partai Demokrat ke partai lain merupakan hal wajar. ”Yang masuk akan lebih banyak dari yang pergi,” paparnya. Mengenai klaim ada 25 dari 27 pimpinan DPD Partai Demokrat yang berpindah ke partai lain, Anas mengaku tidak mengetahui informasi itu. ”Soal itu, saya tidak punya data,” ucapnya

Terkait dengan pemberhentian antarwaktu keenam anggota F-PD DPR itu, menurut Anas, hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari pilihan politik.
”Dahulu mereka dicalonkan dari Partai Demokrat dan sekarang mencalonkan dari partai lain. Justru aneh kalau mereka tidak diganti,” ucapnya.

Soekartono dan kawan-kawan optimistis bisa merebut konstituen Partai Demokrat dalam Pemilu 2009 karena memiliki basis konstituen yang sama. Soekartono pada Pemilu 2004 menjadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu Presiden, di bawah Moh Maruf. Ia mengaku sudah berkeliling Indonesia untuk konsolidasi kekuatan. (sut)

JAKARTA, KAMIS-Ketua Umum DPP Partai Barisan Nasional (Barnas) Ventje Rumangkang, di Jakarta, Rabu (1/10) malam, menyatakan, dengan mengusung ideologi dan visi nasionalisme kerakyatan, Barnas menargetkan perolehan sekitar 10 persen suara pada Pemilu 2009 sehingga bisa membentuk satu fraksi di DPR RI.

"Ini butuh kerja yang luar biasa, terutama dalam kompetisi merebut hati dan suara rakyat di Pulau Jawa. Saya kira partai-partai besar juga konsentrasi di Jawa," kata pendiri Partai Barisan Nasional (Barnas) dis ela-sela open house Hari Raya Idul Fitri 1429 H di kediaman Ketua DPR RI, Agung Laksono, di Cipinang Cempedak, Polonia, Jakarta Timur.

Ventje Rumangkang mengungkapkan, pihaknya punya kiat khusus untuk memenuhi target partainya merebut sekitar 10 persen suara rakyat dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 agar bisa membentuk satu fraksi tersendiri di DPR RI.

"Kami tak akan memamerkan kampanye-kampanye terbuka yang tidak efisien. Tetapi melakukan kerja-kerja politik di tengah rakyat. Jualan kita jelas, nasionalisme kerakyatan. Sebab, bangsa ini terbentuk karena konsep sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi Bung Karno," kata Ventje Rumangkang yang juga mendirikan Partai Demokrat (PD).

Ventje Rumangkang mengharapkan, Barnas bisa juga membentuk fraksi sendiri di setiap DPRD di Pulau Jawa. "Ini bukan masalah kuantitatif semata, tetapi Partai Barnas memang berambisi untuk terus menjadi salah satu pilar penegak nasionalisme kerakyatan yang menjadi roh perjuangan kebangsaan Indonesia dari dulu," katanya.

Ventje Rumangkang yang mengaku Soekarnois itu mengatakan, hengkangnya dari Partai Demokrat, antara lain karena persoalan ideologi serta visi nasionalisme kerakyatan itu.

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Barisan Nasional (Barnas) menjadi parpol di nomor urut enam yang akan berlaga dalam pemilu 2009. Partai yang diawali dari organisasi massa ini terus menggeliat dan membesarkan namanya di antara belantara politik menjelang perhelatan akbar pemilu lima tahun sekali.

Partai Barnas terlahir dari sebuah organisasi massa bernama Barisan Nasional Demokrat. Setelah melakukan beberapa pertimbangan dan melihat kondisi politik masyarakat, pada 1 Oktober 2007 bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, Partai Barnas terbentuk.

Diketuai oleh Vence Rumangkang, Partai Barnas sudah menerapkan strategi khusus untuk dapat meraih suara yang selama ini tak tersentuh elit politik, yakni suara masyarakat pedesaan. Selama tujuh bulan terakhir Partai Barnas sudah membentuk kepengurusan ranting tingkat desa di seluruh Indonesia dan diharapkan tuntas pada akhir tahun ini.

Kepengurusan ranting inilah yang nantinya akan menjadi tombak Partai Barnas untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus meraih suara masyarakat pedesaan yang selama ini terpinggirkan. Dengan langsung turun ke pelosok desa Vence yakin Partai Barnas mampu meraih suara hingga 30 persen dalam pemilu 2009.

Karena dari data pemilu 2004 terdapat 30 persen suara pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya menjadi golongan putih alias golput. Mengenai pilihan calon presiden, Vence menilai Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden telah berbuat maksimal dalam memerintah. Namun, Partai Barnas akan menetapkan dukungan terhadap calon presiden pasca pemilihan legislatif, April 2009. (DOR)

Galih Gumelar :"Partai Barnas Kota Tangerang mendapatkan simpatik"

Kegiatan Partai Barisan Nasional Kota Tangerang semakin hari semakin menunjukan keberadaannya. Atribut Partai perserta pemilu yang mulai membanjiri kota Tangerang tidak mengalahkan keberadaan Partai Barisan Nasional yang mulai gencar juga mensosialisaikan diri. Caleg - Caleg berbenah dan mulai merapatkan barisan. PAC mulai tersusun rapih dan telah mejalar ke ranting - ranting dan siap bekerjasama dengan BAPPILU Kota Tangerang yang telah mempersiapkan berbagai program kerja untuk kemenangan BARNAS Kota Tangerang.
Ketua DPC Partai Barisan Kota Tangerang, Galih Gumelar, ST. mengatakan "Insya Allah Partai Barisan Nasional Kota Tangerang mendapatkan simpatik dari masyarakat Kota Tangerang dan bisa meraih kursi di DPRD Kota Tangerang". Ditanya mengenai kesiapan DPC dan jajarannya, beliau mengemukakan bahwa dalam waktu singkat 89% jajaran PAC telah siap melakukan manufer yang baik dan mengarahkan ranting untuk terus bergerak mengedepankan kepentingan masyarakat dan berbaur dengan setiap lapisan masyarakat.
Partai Barisan Nasional Kota Tangerang telah memiliki 13 PAC dari 13 Kecamatan di Kota Tangerang dan sudah memiliki 46% ranting yang ditargetkan rampung akhir desember mendatang.
DPC Kota Tangerang pun akan mengadakan Silaturahim Partai di Sekretariat DPC Kota Tangerang pada 23 November 2008 yang akan mengangkat Strategi Kemenangan Partai.

KH. Mansur, MA, Ketua DPD Partai Barisan Nasional Propinsi Banten

Membangun Bangsa Dengan menghargai Pluralisme
Sosok politisi yang dibesarkan didunia pesantren ini,ternyata memiliki keinginan lain dalam upaya membangun bangsa dan negaranya. Berada dijalur religius dengan memiliki massa muslim di garis grass root yang cukup banyak, tidak lantas membuat dirinya memilih berkarir politik didalam partai-partai Islam. Keinginan mengelola negara agar pengelolaanya menjadi lebih baik, ia sadar harus menghargai pluralisme yang ada di masyarakat.

Sebagai Politisi, Musa juga dikenal sebagai kyai. Karena selain memimpin pondok Darul Faiz Tangerang ia kerap dijadikan nara sumber dalam hal bidang keagaamaan Islam. Ia ingin kendaraan politiknya saat ini yang mencoba menghantarkannya duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Banten,menambah besarnya kesempatan dirinya dalam usaha menampung aspirasi seluruh elemen masyarakat. Tanpa lagi harus mengkotak-kotak kepentingan masyarakat yang diwakilinya. “Dengan berada di partai nasionalis tidak ada beban bagi saya untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat dari berbagai golongan suku dan agama,” tandasnya.

Dinilai Musa, pluralisme yang ada di masyarakat Indonesia khususnya Banten dengan berbagai macam agama, suku dan golongan, sebagai asset bangsa yang tidak bisa dipungkiri lagi. Bahkan menurutnya Asset itu yang akan membuat bangsa semakin besar dan kuat. Jika mencontoh Rasululloh sebagai manusia Rahmatan Lil Alamin, ia ingin hidupnya juga bermanfaat bukan hanya untuk orang muslim namun bagi mereka yang juga non muslim. “ Saya lebih berkeinginan bermanfaat untuk masyarakat luas tanpa harus tersekat oleh suku agama dan golongan tadi,” tegasnya.

Melalui Partai Barisan Nasional inilah katanya, aplikasi untuk menghargai pluralisme tadi dapat terwujud. Selain berisi orang-orang yang mampu menghargai pluralisme, Partai Barisan nasional juga partai yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat dibanding kepentingan partai itu sendiri. “ Kami semua di partai Barisan Nasional bekerja untuk kepentingan rakyat, tidak ada sedikit pun kami bekerja untuk mengejar kepentingan pribadi. Kami ingin partai ini dicintai rakyat, dan kami percaya rakyat pandai memilih wakilnya,” Tuturnya saat ditemui Koran banten di ruang kerjanya, Jumat (24/10).

Disinggung ketertarikan terhadap Gempar Soekarnoputra sebagai tokoh sentral Partai Barnas yang juga putra proklamator RI Soekarno, ia tidak menampik jika mengagumi ketokohan Gempar. Sebagai Orang Nasionalis Gempar mengikuti jejak Sang Bapak Soekarno. Ketegasan dan kesederhanaan gempar yang turun dari sifat bapaknya menjadi inspirasi sendiri bagi Musa untuk ikut membangun Bangsa ini. “Saya terinspirasi ketokohan Bung Karno, dan saat ini hanya ada dalam diri Gempar, itu yang membuat saya mengagumi pak Gempar,” terangnya.

Selain menghargai Pluralisme, upaya pencalonannya sebagai Calon Legislatif (Caleg) Nomor urut 1 dapil Banten 1 dari Partai barnas ini berawal rasa prihatin akan keadaan masyarakat saat ini yang minim dalam menikmati pendidikan. Padahal kata lelaki yang juga nara sumber tetap acara Cahaya Iman yang ditayangkan stasiun televisi Indosiar ini, negara seharusnya menjamin rakyatnya agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Program-program pemerintah daerah yang telah berusaha membangun dunia pendidikan di Banten dengan cara menggratiskan biaya pendidikan dinilainya belum tepat. Karena menurutnya gratis seperti apa yang diberikan?. Selama ini kenyataanya banyak masyarakat Banten yang putus sekolah.

Jika hanya sekedar biaya uang sekolah yang gratis, bagaimana dengan biaya transportasi, biaya buku, dan biaya pakaian sekolah. Dalam pandangannya, masyarakat Banten dalam membeli buku dan pakaian untuk sekolah saja masih banyak yang belum mampu. Jadi menurutnya, jika gratis hanya sebatas biaya sekolah masih dinilai dirinya belum cukup. Pemerintah tambahnya harus berani menggratiskan semua faktor pendukung untuk bersekolah pada orang yang tidak mampu. Bagi yang mampu tidak perlu lagi pemerintah menggratiskan biaya sekolah. (DAD)

15 Parpol Tak Penuhi Kuota Perempuan

Makassar, Tribun - KPU Makassar merilis 15 partai politik (parpol) yang tidak mampu memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam penyusunan daftar caleg untuk DPRD kota Makassar 2009 - 2014. Laporan menyusul pengumuman daftar caleg sementara (DCS) oleh Komisi Pemilihan Umum kota Makassar pada 26 hingga 30 September lalu.
Berdasarkan DCS tersebut, 15 parpol tidak memenuhui kuota di empat daerah pemilihan (Dapil I, II, III dan IV) dan 17 Parpol untuk Dapil Kota Makassar V.

Sesuai ketentuan undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, daftar bakal caleg harus memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Penyusunannya menggunakan sistem ziper, yaitu setiap 3 balon terdapat 1 caleg perempuan.

Untuk daerah pemilihan kota Makassar I yang meliputi kecamatan Makassar, Ujung Pandang dan Rappocini, 15 Parpol tak penuhi kuota. Mereka adalah Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Barisan Nasional (PBN), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kedaulatan, Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Karya Perjuangan (PKP), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Buruh.

Dari 15 parpol tersebut, dua parpol sama sekali tidak mengajukan caleg perempuan. Keduanya adalah Partai Buruh dan Partai Bintang Reformasi. Sedangkan parpol dengan caleg perempuan terbanyak adalah Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dengan kuota perempuan sebesar 75 persen. Dari 4 caleg yang diajukan partai ini, tiga diantaranya adalah perempuan.

Untuk dapil kota Makassar II yang terdiri atas kecamatan Tamalate, Mariso dan Mamajang juga tercatat 15 parpol tak penuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Ke-15 parpol tersebut masing-masing; Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Barisan Nasional (PBN), Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-M), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Republika Nusantara (REPUBLIKAN), Partai Pelopor, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Merdeka.

Dari 15 parpol yang tak penuhi kuota di Dapil II itu, dua diantaranya yaitu Partai Merdeka dan Partai Matahari Bangsa sama sekali tadak mengakomodir perempuan. Sedangkan partai dengan keterwakilan perempuan terbanyak adalah Partai Buruh dengan kuota mencapai 67 persen perempuan. Dari 3 Caleg yang diajukan Partai Buruh di Dapil II, dua diantaranya adalah perempuan.

Dengan jumlah yang sama, di Dapil III juga terdapat 15 Parpol yang tak penuhi kuota 30 persen perempuan. Mereka adalah Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Patriot, Partai Demokrat, Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dan Partai Buruh.

Daerah Pemilihan Kota Makassar III meliputi kecamatan Panakukang dan Manggala. Dari deretan partai yang yang mampu penuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di Dapil III, Partai Gerindra sama sekali tidak mengajukan caleg perempuan. Sedangkan partai dengan Caleg perempuan terbanyak adalah Partai Merdeka dengan kuota 100 persen. Di Dapil ini, Partai Merdeka memang hanya mengajukan 1 orang caleg, yang juga adalah perempuan.

Di Dapil kota Makassar IV juga terdapat 15 Parpol yang tak penuhi kuota 30 persen perempuan. Ke-15 parpol tersebut adalah Partai Hati Nurani (HANURA), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Barisan Nasional (PBN), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Republika Nusantara (REPUBLIKAN), Partai Pelopor, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI).

Dari partai-partai tersebut, Partai Barisan Nasional sama sekali tidak mengajukan caleg perempuan untuk daerah pemilihan kota Makassar IV yang meliputi kecamatan Tallo, Bontoala, Ujung Tanah dan Wajo. Sedangkan partai dengan keterwakilan perempuan terbesar di Dapil ini adalah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dengan kuota 56 persen caleg perempuan. Dari 9 Caleg yang diajukan PPRN, 5 diantaranya adalah perempuan.

Sedangkan pada daerah pemilihan kota Makassar V yang meliputi kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea, jumlah parpol yang tidak penuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan lebih banyak lagi. Jumlahnya ada 17 Parpol. Mereka adalah Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Barisan Nasional (PBN), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), Partai Kedaulatan, Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Karya Perjuangan (PKP), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Republika Nusantara (REPUBLIKAN), Partai Pelopor, Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), Partai Sarikat Indonesia (PSI), dan Partai Buruh.

Dari 17 Parpol tersebut, tiga diantaranya sama sekali tidak mengajukan caleg perempuan di Dapil V. Ketiganya adalah Partai Sarikat Indonesia, Partai Perjuangan Indonesia Baru dan Partai Barisan Nasional. Sedangkan Parpol dengan keterwakilan perempuan terbanyak di dapil ini adalah Partai Merdeka dengan 75 persen caleg perempuan. Dari 4 Caleg PPRN di Dapil kota Makassar V, tiga diantaranya adalah perempuan.(*)

LIMA Sayangkan Pencantuman Gelar dalam DCS

JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, menyayangkan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) yang mencantumkan gelar akademik maupun gelar kemiliteran bagi para calon wakil rakyat.

Menurut Ray, pencantuman gelar itu disandang bukan dimaksudkan untuk tujuan semena-mena. Oleh karena itu, dia menilai maraknya penggunaan gelar akademik dan militer dalam DCS merupakan sesuatu yang sangat ironis.

"Hakekatnya, gelar akademik disandang demi kepentingan akademik. Begitu juga dengan gelar kemiliteran. Penggunaan dua gelar ini sudah semestinya tidak dilakukan secara semena-mena," ujar Ray kepada wartawan, Sabtu (11/10/2008).

Pada dasarnya, kata dia, gelar tersebut harus independen dari kegiatan politik. Perdebatan apakah gelar akademik dapat dimuat di surat suara atau tidak sudah lama muncul sejak pemilu 2004 lalu.

"Dengan begitu, sekalipun Parpol enggan mencabut penggunaan dua gelar tersebut, KPU dapat melakukannya melalui ketentuan dan peraturan tentang format surat suara pemilu legislatif 2009," tandasnya.

Dia membeberkan, seluruh parpol memperkenankan para calegnya mempergunakan gelar akademik sebagai bagian indentitas diri berbaur dengan deretan DCS yang sama sekali tidak mempergunakan gelar tersebut. Begitu juga dengan gelar kemiliteran. Setidaknya LIMA menemukan sejumlah parpol yang menggunakan. Seperti Hanura (3 orang), PKPI (3), Barisan Nasional (3), Demokrat (2), PAN (1), dan PKB (1).

"Kami menyayangkan formulasi DCS yang telah diumumkan KPU. Pengumuman DCS sebatas nama, dapil dan parpol sangat tidak membantu masyarakat untuk segera melakukan pengecekan atas puluhan ribu nama yang ada," pungkasnya.(Rahmat Sahid/Sindo/uky)

Maju Capres, Sultan Siap Bertarung dengan JK

BANDUNG - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X siap bertarung dengan siapapun, termasuk Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla untuk menjadi calon presiden 2009.

"Saya siap, selama persaingan itu sehat," tegas Sultan saat ditanya wartawan di Universitas Maranatha Bandung, Sabtu (11/10/2008).

Sultan mengaku sampai saat ini belum menetapkan diri sebagai kandidat calon presiden dari Golkar yang akan bertarung memperebutkan tiket melalui Rapimnas.

"Saya tidak tahu, kok tanya ke saya, tanyalah sama pihak panitia Rapimnas. Memang saya kandidat? itu kan belum pasti," jawabnya.

Sekalipun sudah didukung salah satu ormas pendiri Golkar, SOKSI, namun Sultan masih akan melihat situasi dan perkembangan.

"Saya sangat berterima kasih kalau Golkar memasukkan saya dalam daftar capres saat Rapimnas nanti. Namun saya belum menentukan sikap," jelasnya.

Meski begitu, Sultan merupakan salah satu tokoh Golkar yang turut hadir dalam acara Rapimnas yang akan digelar pekan depan itu. (uky)

Medan (tvOne)

Hendri Maliki (39), caleg Partai Golkar untuk Kabupaten Aceh Tenggara ditangkap personil Polsek Perdagangan Polres Simalungun, Sumatera Utara karena diduga terlibat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Hendri ditangkap setelah polisi lebih dulu menangkap rekannya, Bahtiar Daulay (39), penduduk Simpang Bandar Tinggi, Kabupaten Batubara, Sumut, kata Kabid Humas Polda Sumut melalui Kasubbid Dokumentasi AKBP Rumida Sianturi, di Medan, Jumat.

Ia menjelaskan, penangkapan itu berawal dari pengaduan Nur Suhud, penduduk Desa Rejo, Bandar Besilang, Simalungun yang mobilnya dengan nomor polisi BK 8432 TN dicuri pada 31 Agustus 2008.

Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menemukan dan menangkap Bahtiar Daulay yang menjadi pelaku curanmor tersebut pada 7 Oktober 2008. "Dalam pemeriksaan polisi, Bahtiar Daulay mengaku melakukan curanmor tersebut bersama Hendri Maliki yang kebetulan juga caleg Partai Golkar di Kabupaten Agara," ujar Rumida Sianturi.

Polisi segera melakukan pengejaran dan menangkap Hendri Maliki di rumahnya di Desa Kumpang, Kecamatan Banda, Agara, Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Hendri Maliki dan Bahtiar Daulay saat ini telah ditahan di Polres Simalungun guna menjalani pemeriksaan secara intensif. Keduanya akan dikenakan Pasal 363 KUHP yang mengandung ancaman hukumanpaling lama tujuh tahun penjara, katanya.

Jakarta, (tvOne)

"Separuh suara PKB akan pindah ke partai lain atau golput," kata Direktur Lembaga Kajian dan Survei Nusantara, Gugus Joko Waskito di Jakarta, Jumat.

Dikatakannya, Gus Dur memiliki basis massa tersendiri di kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan basis massa konstituen PKB. Menurut Gugus, jika tidak menyalurkan aspirasi ke PKB, pendukung Gus Dur lebih mungkin memilih Partai Demokrasi Indonesia (PDIP).

Alasannya, secara kultural basis massa PKB hampir sama dengan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut. "Kalau tidak ke PDIP, pendukung Gus Dur bisa jadi akan mencoba-coba memilih partai baru," katanya.

Bahkan, lanjut Gugus, jika ada partai baru yang mau mengajukan Gus Dur sebagai calon presiden, bukan tidak mungkin bakal meraup suara yang signifikan.

Namun, Gugus memperkirakan pendukung Gus Dur tidak akan lari ke partai berbasis NU yang lain, seperti PPP, PKNU, dan PPNUI. "Mereka merasa canggung," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Gugus, jika PKB pimpinan Muhaimin Iskandar benar-benar meninggalkan Gus Dur, maka mereka harus menyiapkan strategi baru, termasuk mengubah pola komunikasi dalam mendekati pemilih.

Langkah yang harus dilakukan Muhaimin bersama PKB di antaranya adalah tetap merangkul para kyai NU dan lebih giat membidik pemilih pemula."Kalau tidak, PKB akan rontok di Pemilu 2009," katanya.