15 Parpol Tak Penuhi Kuota Perempuan

Makassar, Tribun - KPU Makassar merilis 15 partai politik (parpol) yang tidak mampu memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam penyusunan daftar caleg untuk DPRD kota Makassar 2009 - 2014. Laporan menyusul pengumuman daftar caleg sementara (DCS) oleh Komisi Pemilihan Umum kota Makassar pada 26 hingga 30 September lalu.
Berdasarkan DCS tersebut, 15 parpol tidak memenuhui kuota di empat daerah pemilihan (Dapil I, II, III dan IV) dan 17 Parpol untuk Dapil Kota Makassar V.

Sesuai ketentuan undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, daftar bakal caleg harus memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Penyusunannya menggunakan sistem ziper, yaitu setiap 3 balon terdapat 1 caleg perempuan.

Untuk daerah pemilihan kota Makassar I yang meliputi kecamatan Makassar, Ujung Pandang dan Rappocini, 15 Parpol tak penuhi kuota. Mereka adalah Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Barisan Nasional (PBN), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kedaulatan, Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Karya Perjuangan (PKP), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Buruh.

Dari 15 parpol tersebut, dua parpol sama sekali tidak mengajukan caleg perempuan. Keduanya adalah Partai Buruh dan Partai Bintang Reformasi. Sedangkan parpol dengan caleg perempuan terbanyak adalah Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dengan kuota perempuan sebesar 75 persen. Dari 4 caleg yang diajukan partai ini, tiga diantaranya adalah perempuan.

Untuk dapil kota Makassar II yang terdiri atas kecamatan Tamalate, Mariso dan Mamajang juga tercatat 15 parpol tak penuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan. Ke-15 parpol tersebut masing-masing; Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Barisan Nasional (PBN), Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-M), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Republika Nusantara (REPUBLIKAN), Partai Pelopor, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Merdeka.

Dari 15 parpol yang tak penuhi kuota di Dapil II itu, dua diantaranya yaitu Partai Merdeka dan Partai Matahari Bangsa sama sekali tadak mengakomodir perempuan. Sedangkan partai dengan keterwakilan perempuan terbanyak adalah Partai Buruh dengan kuota mencapai 67 persen perempuan. Dari 3 Caleg yang diajukan Partai Buruh di Dapil II, dua diantaranya adalah perempuan.

Dengan jumlah yang sama, di Dapil III juga terdapat 15 Parpol yang tak penuhi kuota 30 persen perempuan. Mereka adalah Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Patriot, Partai Demokrat, Partai Indonesia Sejahtera (PIS) dan Partai Buruh.

Daerah Pemilihan Kota Makassar III meliputi kecamatan Panakukang dan Manggala. Dari deretan partai yang yang mampu penuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan di Dapil III, Partai Gerindra sama sekali tidak mengajukan caleg perempuan. Sedangkan partai dengan Caleg perempuan terbanyak adalah Partai Merdeka dengan kuota 100 persen. Di Dapil ini, Partai Merdeka memang hanya mengajukan 1 orang caleg, yang juga adalah perempuan.

Di Dapil kota Makassar IV juga terdapat 15 Parpol yang tak penuhi kuota 30 persen perempuan. Ke-15 parpol tersebut adalah Partai Hati Nurani (HANURA), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Barisan Nasional (PBN), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Republika Nusantara (REPUBLIKAN), Partai Pelopor, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI).

Dari partai-partai tersebut, Partai Barisan Nasional sama sekali tidak mengajukan caleg perempuan untuk daerah pemilihan kota Makassar IV yang meliputi kecamatan Tallo, Bontoala, Ujung Tanah dan Wajo. Sedangkan partai dengan keterwakilan perempuan terbesar di Dapil ini adalah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dengan kuota 56 persen caleg perempuan. Dari 9 Caleg yang diajukan PPRN, 5 diantaranya adalah perempuan.

Sedangkan pada daerah pemilihan kota Makassar V yang meliputi kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea, jumlah parpol yang tidak penuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan lebih banyak lagi. Jumlahnya ada 17 Parpol. Mereka adalah Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Barisan Nasional (PBN), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB), Partai Kedaulatan, Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Karya Perjuangan (PKP), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Republika Nusantara (REPUBLIKAN), Partai Pelopor, Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), Partai Sarikat Indonesia (PSI), dan Partai Buruh.

Dari 17 Parpol tersebut, tiga diantaranya sama sekali tidak mengajukan caleg perempuan di Dapil V. Ketiganya adalah Partai Sarikat Indonesia, Partai Perjuangan Indonesia Baru dan Partai Barisan Nasional. Sedangkan Parpol dengan keterwakilan perempuan terbanyak di dapil ini adalah Partai Merdeka dengan 75 persen caleg perempuan. Dari 4 Caleg PPRN di Dapil kota Makassar V, tiga diantaranya adalah perempuan.(*)

LIMA Sayangkan Pencantuman Gelar dalam DCS

JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, menyayangkan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) yang mencantumkan gelar akademik maupun gelar kemiliteran bagi para calon wakil rakyat.

Menurut Ray, pencantuman gelar itu disandang bukan dimaksudkan untuk tujuan semena-mena. Oleh karena itu, dia menilai maraknya penggunaan gelar akademik dan militer dalam DCS merupakan sesuatu yang sangat ironis.

"Hakekatnya, gelar akademik disandang demi kepentingan akademik. Begitu juga dengan gelar kemiliteran. Penggunaan dua gelar ini sudah semestinya tidak dilakukan secara semena-mena," ujar Ray kepada wartawan, Sabtu (11/10/2008).

Pada dasarnya, kata dia, gelar tersebut harus independen dari kegiatan politik. Perdebatan apakah gelar akademik dapat dimuat di surat suara atau tidak sudah lama muncul sejak pemilu 2004 lalu.

"Dengan begitu, sekalipun Parpol enggan mencabut penggunaan dua gelar tersebut, KPU dapat melakukannya melalui ketentuan dan peraturan tentang format surat suara pemilu legislatif 2009," tandasnya.

Dia membeberkan, seluruh parpol memperkenankan para calegnya mempergunakan gelar akademik sebagai bagian indentitas diri berbaur dengan deretan DCS yang sama sekali tidak mempergunakan gelar tersebut. Begitu juga dengan gelar kemiliteran. Setidaknya LIMA menemukan sejumlah parpol yang menggunakan. Seperti Hanura (3 orang), PKPI (3), Barisan Nasional (3), Demokrat (2), PAN (1), dan PKB (1).

"Kami menyayangkan formulasi DCS yang telah diumumkan KPU. Pengumuman DCS sebatas nama, dapil dan parpol sangat tidak membantu masyarakat untuk segera melakukan pengecekan atas puluhan ribu nama yang ada," pungkasnya.(Rahmat Sahid/Sindo/uky)

Maju Capres, Sultan Siap Bertarung dengan JK

BANDUNG - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X siap bertarung dengan siapapun, termasuk Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla untuk menjadi calon presiden 2009.

"Saya siap, selama persaingan itu sehat," tegas Sultan saat ditanya wartawan di Universitas Maranatha Bandung, Sabtu (11/10/2008).

Sultan mengaku sampai saat ini belum menetapkan diri sebagai kandidat calon presiden dari Golkar yang akan bertarung memperebutkan tiket melalui Rapimnas.

"Saya tidak tahu, kok tanya ke saya, tanyalah sama pihak panitia Rapimnas. Memang saya kandidat? itu kan belum pasti," jawabnya.

Sekalipun sudah didukung salah satu ormas pendiri Golkar, SOKSI, namun Sultan masih akan melihat situasi dan perkembangan.

"Saya sangat berterima kasih kalau Golkar memasukkan saya dalam daftar capres saat Rapimnas nanti. Namun saya belum menentukan sikap," jelasnya.

Meski begitu, Sultan merupakan salah satu tokoh Golkar yang turut hadir dalam acara Rapimnas yang akan digelar pekan depan itu. (uky)

Medan (tvOne)

Hendri Maliki (39), caleg Partai Golkar untuk Kabupaten Aceh Tenggara ditangkap personil Polsek Perdagangan Polres Simalungun, Sumatera Utara karena diduga terlibat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Hendri ditangkap setelah polisi lebih dulu menangkap rekannya, Bahtiar Daulay (39), penduduk Simpang Bandar Tinggi, Kabupaten Batubara, Sumut, kata Kabid Humas Polda Sumut melalui Kasubbid Dokumentasi AKBP Rumida Sianturi, di Medan, Jumat.

Ia menjelaskan, penangkapan itu berawal dari pengaduan Nur Suhud, penduduk Desa Rejo, Bandar Besilang, Simalungun yang mobilnya dengan nomor polisi BK 8432 TN dicuri pada 31 Agustus 2008.

Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menemukan dan menangkap Bahtiar Daulay yang menjadi pelaku curanmor tersebut pada 7 Oktober 2008. "Dalam pemeriksaan polisi, Bahtiar Daulay mengaku melakukan curanmor tersebut bersama Hendri Maliki yang kebetulan juga caleg Partai Golkar di Kabupaten Agara," ujar Rumida Sianturi.

Polisi segera melakukan pengejaran dan menangkap Hendri Maliki di rumahnya di Desa Kumpang, Kecamatan Banda, Agara, Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Hendri Maliki dan Bahtiar Daulay saat ini telah ditahan di Polres Simalungun guna menjalani pemeriksaan secara intensif. Keduanya akan dikenakan Pasal 363 KUHP yang mengandung ancaman hukumanpaling lama tujuh tahun penjara, katanya.

Jakarta, (tvOne)

"Separuh suara PKB akan pindah ke partai lain atau golput," kata Direktur Lembaga Kajian dan Survei Nusantara, Gugus Joko Waskito di Jakarta, Jumat.

Dikatakannya, Gus Dur memiliki basis massa tersendiri di kalangan warga Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan basis massa konstituen PKB. Menurut Gugus, jika tidak menyalurkan aspirasi ke PKB, pendukung Gus Dur lebih mungkin memilih Partai Demokrasi Indonesia (PDIP).

Alasannya, secara kultural basis massa PKB hampir sama dengan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut. "Kalau tidak ke PDIP, pendukung Gus Dur bisa jadi akan mencoba-coba memilih partai baru," katanya.

Bahkan, lanjut Gugus, jika ada partai baru yang mau mengajukan Gus Dur sebagai calon presiden, bukan tidak mungkin bakal meraup suara yang signifikan.

Namun, Gugus memperkirakan pendukung Gus Dur tidak akan lari ke partai berbasis NU yang lain, seperti PPP, PKNU, dan PPNUI. "Mereka merasa canggung," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Gugus, jika PKB pimpinan Muhaimin Iskandar benar-benar meninggalkan Gus Dur, maka mereka harus menyiapkan strategi baru, termasuk mengubah pola komunikasi dalam mendekati pemilih.

Langkah yang harus dilakukan Muhaimin bersama PKB di antaranya adalah tetap merangkul para kyai NU dan lebih giat membidik pemilih pemula."Kalau tidak, PKB akan rontok di Pemilu 2009," katanya.

Metrotvnews.com, Jakarta: Popularitas Prabowo Subianto sebagai calon presiden melejit di banding tokoh nasional lainnya. Fakta ini terungkap dari survei yang digelar National Leadership Centre (NLC) di 30 provinsi di Indonesia.

Survei NLC yang bekerja sama dengan Taylor Nelson Sofres dilakukan September 2008, di 100 kecamatan dengan 2.000 responden. Responden berusia di atas 17 tahun. Hasilnya 25 persen responden memilih Prabowo. Angka ini naik empat persen dibanding hasil survei Juli 2008.

Kini popularitas Prabowo ada di posisi ketiga di bawah Susilo Bambang Yudhoyono (34 persen) dan Megawati Sukarnoputri (22 persen). Sementara kandidat lainnya seperti Wiranto, Abdurrahman Wahid, Jusuf Kalla dan Sutiyoso tertinggal jauh.

Menurut Ketua NLC Taufik Burhanudin menduga, pengaruh iklan capres yang gencar ditayangkan di berbagai media massa mampu mendongkrak jumlah responden yang memilihnya. Iklan Prabowo, contohnya.(***)

KPU Cilegon Mulai Terima Aduan DCS

CILEGON – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon, Selasa (7/10), telah banyak menerima laporan terkait daftar caleg sementara (DCS).
Laporan tersebut, menurut Ketua KPU Cilegon Syaeful Bahri, berupa pernyataan keberatan terhadap beberapa Caleg.
Diungkapkan Syaeful, beberapa laporan yang datang adalah dari Yuyun Hasanah (37), warga Jombang Wetan dan Jasorden (24), warga Ciwandan yang sama –sama mengeluhkan keberatan terhadap caleg atas nama Samsul Rizal yang saat ini masih menjabat Asda I Pemkot Cilegon. “Dalam laporan keluhan mereka yang dilayangkan melalui surat, menyebutkan keberatannya terhadap Samsul. Padahal seharusnya jika sudah terdaftar dalam Daftar Caleg Sementara (DCS-red) segera mengundurkan diri dari jabatannya,” kata Syaeful.
Laporan lain datang dari Partai Bintang Reformasi (PBR) yang melaporkan caleg dari dapil 4 Ciwandan-Citangkil, yaitu Samsudin yang masih secara sah tercatat sebagai pengurus PAC PBR. “Surat tersebut tertanda Ketua PBR Cilegon Muhibudin, yang melaporkan keberatan tersebut,” kata Syaeful.
Hal sama dilaporkan PKNU terhadap caleg Dapil 3 Pulomerak-Grogol atas nama Rifki yang juga menjabat sebagi wakil bendahara di PKNU.
Selain surat, ungkap Syaeful, laporan melalui SMS pun berdatangan. Di antaranya, satu SMS yang menyatakan keberatan terhadap Muhammad Tahyar, caleg dari PKS. “Masih banyak beberapa laporan lainnya. Malah, ada seorang ibu yang datang tiga kali ke KPU Cilegon, melaporkan suaminya sebagai caleg dari Partai Gerindra, karena menelantarkan keluarga,” ucap Syaeful.
Menurut Syaeful, semua laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti jika dilengkapi dengan identitas yang jelas, seperti melampirkan fotocopy KTP, serta menuliskan laporan secara tertulis. “Kalau perlu dilengkapi dengan data-data yang bisa mendukung. Hal tersebut untuk menghindari pembunuhan karakter dari caleg yang dilaporkan jika tidak terbukti,” paparnya.
Langkah selanjutnya, imbuh Syaeful, pihaknya terlebih dulu akan menggelar pleno utnuk memutuskan langkah apa yang akan ditempuh. “Yang jelas kita akan memanggil tiap caleg yang dilaporkan yang sesuai persyaratan di atas,” pungkasnya. (mg-adit)

Ajak 100 Massa, Calon DPD Nonton Laskar Pelangi

KARAWACI – Film Laskar Pelangi tidak saja menarik perhatian Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir yang beberapa waktu lalu mengajak ratusan masyarakat untuk menonton film yang diangkat dari novel berjudul sama karya Andrea Hirata itu.
Film itu juga menarik perhatian politisi Kabupaten Tangerang, HA Subadri. Mantan Ketua KNPI Kabupaten Tangerang yang mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Banten ini mengajak sekitar 100 massanya untuk nonton bareng film Laskar Pelangi di Bioskop 21 Lippo Karawaci, Rabu (8/10) sekitar pukul 14.30.
Massa yang datang berasal dari segala penjuru wilayah Kabupaten Tangerang. Sebagian besar dari mereka adalah kader Partai Demokrat. Saat ini, HA Subadri adalah Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang.
Sejak pukul 13.30, satu per satu massa yang telah didaftarkan itu tiba di bioskop ternama tersebut. Tak lama setelah itu, Haji Badri, sapaan akrab HA Subadri, tiba bersama sejumlah tim suksesnya. Haji Badri juga didampingi sejumlah calon anggota DPRD Kabupaten Tangerang, seperti Amran Arifin.
Tepat pukul 14.30, film yang disutradarai Riri Reza itu diputar. Ratusan kursi di deretan paling atas yang telah dipesan sebelumnya, diisi pendukung Haji Badri. Film diputar selama dua jam.
Seusai menonton, Haji Badri menilai, film Laskar Pelangi penuh dengan nilai-nilai, terutama dalam dunia pendidikan. “Film itu sangat inspiratif. Jadi, sangat wajar banyak masyarakat yang ingin menonton film ini,” katanya.
Disinggung bahwa langkahnya ini penuh nuansa politik, ia hanya melempar senyum dan menjawab sangat diplomatis. “Yang pasti, film ini menarik perhatian semua kalangan,” tandasnya. (dai)

KPUD Undur Deklarasi Kampanye Damai

TANGERANG KOTA–Karena belum memiliki kesiapan yang maksimal, KPUD Kota Tangerang mengundurkan deklarasi kampanye damai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang periode 2008-2013 yang dijadwalkan akan diselenggarakan hari ini, Selasa (7/10).
Ketua KPUD Kota Tangerang Imron Khamami menjamin, pengunduran deklarasi kampanye damai tersebut tidak akan mengganggu jadwal kampanye yang sudah ditetapkan. “Kita khawatir kalau dipaksakan deklarasi kampanye damai tidak akan maksimal, karena masih ada beberapa kendala teknis mengingat kami baru masuk setelah libur Lebaran. Jadi idealnya deklarasi dilakukan sekitar tanggal 8 Oktober,” kata Imron, Senin (6/10) kemarin.
Rencananya tambah Imron, setelah deklarasi kampanye damai seluruh pasangan calon diminta menyampaikan visi dan misinya. “Semua tahapan sudah tersusun dan tersosialisasi kepada semua pihak terkait. Bahkan pengunduran ini juga sudah kami sosialisasikan,” katanya.
Sementara itu, mengenai gugatan sejumlah kader DPC PDIP Kota Tangerang terkait penolakan daftar caleg sementara (DCS), Imron menyatakan, pihaknya akan mengacu kepada surat terakhir yang ditandatangani Plh Ketua DPC PDIP Kota Tangerang Ananta Wahana. “Kami hanya mengakui DCS yang diajukan oleh pimpinan partai yang diakui pimpinan pusatnya atau DPP. Soal urusan internal partai, bukan urusan kami,” katanya.
Sementara itu Plh Ketua DPC PDIP Kota Tangerang Ananta Wahana mengatakan, pihaknya sedang menangani problem internal partai. Mengenai rencana golput yang dihembuskan sejumlah kader yang diduga sakit hati atas polemik internal, Ananta menyatakan masalah tersebut sudah dibenahi. “Instruksi DPP kami tidak golput dan siap memenangkan Wahidin-Arief di Pilkada Kota Tangerang serta memenangkan Megawati sebagai Presiden di Pemilu nanti,” katanya. (chn)